Tanah Kota Baru Lampung dan Perebutan Rente

  • Bagikan
Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)

Oleh: Syarief Makhya*

Dalam minggu ini viral di media sosial tentang tunggakan para pejabat Pemrov Lampung yang belum melunasi pembayaran kaplingan tanah di Kota Baru. Tidak sekadar tunggakan pembayaran tanah, perencanaan untuk pembangunan Kota Baru pun lenyap sebagai agenda setting di Pemprov Lampung. Tentu saja hal ini akan semakin buram dan semakin tidak jelas agenda pembangunan Kota Baru ke depan. Padahal, kabarnya hampir sekitar satu triliun rupiah (data sinar.com)yang sudah dikeluarkan untuk membangun Gedung Pemrov di era Gubernur Sjahroeddin Z.P. dan akhirnya menjadi  terbengkalai dan mubazir.

Sementara itu, akses informasi masyarakat dari awal tentang pembangunan Kota Baru sangat terbatas. Ketika publik mempertanyakan kelanjutan pembangunan Kota Baru tidak ada informasi yang jelas dan tidak ada informasi resmi baik di era Gubernur Ridho Ficardo maupun di era Gubernur Arinal Junaedi.
Kini muncul masalah:  tahu-tahu puluhan pejabat Pemrov Lampung menunggak pembayaran pembelian tanah di kawasan tersebut. Ternyata di balik perencanaan Kota Baru sebagai pusat perkantoran Pemrov Lampung, ada kepentingan tersembunyi yaitu tanah di area kawasan Kota Baru dijual secara tersembunyi kepada pejabat Pemrov Lampung.

Status tanah di area kawasan Kota Baru yang dijual kepada pejabat Pemda Lampung juga tidak ada penjelasan resmi. Semisal, status tanah tersebut milik siapa, berapa luas, dijual atas dasar keputusan siapa, mengapa hanya untuk pejabat Pemda, dan kenapa tidak ada penawaran kepada masyarakat luas.

Tidak ada transparansi status tanah dan penjualan tanah tersebut, menjadikan ada dua persoalan. Pertama, adanya perlakuan istimewa terhadap para pejabat Pemda dalam konteks jual-beli tanah di kawasan tersebut yaitu dengan menutup akses informasi kepada masyarakat luas dan proses pembelian tanah yang tidak transparan. Kedua, sebagai konsekuensi dari persoalan tidak adanya transparansi dan adanya perlakuan istimewa kepada pejabat pemda, maka hampir dapat dipastikan ada perburuan rente dalam kasus tersebut.

Modus Perebutan Rente

Kota Baru merupakan salah satu program strategis Gubernur Lampung Sjahroeddin Z.P. (2004-2008 dan 2009–2014). Program ini sudah diputuskan dan disosialisasikan sejak periode kepemimpinan pertama Sjachroeddin Z.P. dan memasuki periode kedua secara resmi program ini pada tahun 2010 sudah mulai diimplementasikan dengan tahap pertama membangun pintu gerbang dan akses jalan /infrastruktur di sekitar wilayah Kota Baru.

Gagasan untuk membangun Kota Baru di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki alasan-alasan yang cukup kuat, yakni untuk kepentingan jangka panjang. Tidak hanya sebagai antisipasi dalam mengatasi ketidakseimbangan pertumbuhan kawasan Kota Bandarlampung dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kota Baru, tetapi juga karena,alasan persoalan lingkungan juga menjadi penting untuk kepentingan jangka panjang.

Tujuan pembangunan Kota Baru Lampung, tidak hanya membangun pusat perkantoran pemerintah daerah Provinsi Lampung, tetapi juga akan dibangun sebagai sebuah sistem perkotaan untuk membantu mengembangkan wilayah di sekitar kota dan mengurangi beban kota penduduk Bandar Lampung. Oleh sebab itu, di Kota Baru akan dibangun sarana dan prasarana permukiman, perkantoran, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

Dengan tujuan tersebut, sebenarnya pembangunan Kota Baru adalah pilihan kebijakan alternatif yang cukup ideal karena akan berdampak positif terhadap perubahan lingkungan antara lain arus mobilitas, mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kota Bandarlampung akan berkurang.  Oleh karena itu, saat diwacanakan sampai direalisasikan pada tahap awal pembangunan Kota Baru tidak menuai protes dari masyarakat. Namun keberlanjutanya terhenti di periode Gubernur Ridho Ficardo dan di era Gubernur Arinal Djunaedi. Berbagai alasan yang sempat muncul antara lain belum ada izin, status tanah yang bermasalah, dsb. Bahkan, di era Gubernur Ridho Ficardo, sebagian tanah di Kota Baru sudah dibagi-bagikan antara lain kepada Unila, ITERA dan UIN untuk tambahan lokasi kampus, yang dalam perjalanannya ditarik lagi oleh Gubernur Arinal Djunaedi.

Seperti dalam banyak kasus, akibat tidak ada transparansi dan kewenangan pemda yang tidak terkontrol modus dibalik untuk mewujudkan kepentingan publik secara bersamaan muncul kepentingan bagi para pejabat Pemda untuk menarik keuntungan yaitu mendistribusikan sebagaian tanah di sekitar pembangunan Kota Baru.

Jika ditelusuri status tanah di Kota Baru adalah tanah milik negara; bukan kepemilikan pribadi. Status tanah tersebut untuk pembangunan Kota Baru, dan pembangunan lainnya. Namun, dengan terungkapnya ada sebagaian tanah yang dijual kepada pejabat Pemda, maka ini tidak lain adalah praktik rent-seeking.

Terminologi rent seeking dalam institusi negara, menurut Andi Irawan (“Rent Seeking Para Pejabat Publik” (Jawa Pos : Indonesia Corruption Watch, 2008 ),  merujuk pada perilaku pejabat publik dan politisi untuk membuat kebijakan yang ditujukan untuk publik dengan motivasi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok yang berimplikasi pada merugikan kepentingan publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rent seeking juga bisa diartikan sebagai perburuan untuk mendapatkan monopoli, dengan cara memperdagangkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan sesuatu melalui penguasaan yang tidak sehat.***

*Dr. Syarief Makhya adalah dkademisi FISIP Universitas Lampung

  • Bagikan