Beranda Views Suara Publik Tanggapan LBH Bandarlampung Soal Pasien BJPS Meninggal di RSU Abdoel Moeloek

Tanggapan LBH Bandarlampung Soal Pasien BJPS Meninggal di RSU Abdoel Moeloek

2150
BERBAGI
Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek/Ilustrasi. Foto: dok sigerindo
Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek/Ilustrasi. Foto: dok sigerindo

Penelantaran hingga berujung kematian kembali menambah panjang daftar kelalaian dalam pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek. Hal tersebut dialami oleh pasien BPJS kelas 3 (tiga) mendiang Muhammad Rezki Mediansori (21 tahun) warga Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan pada 10 Februari 2020 kemarin yang menjadi viral akibat video amatir dimuat di akun media sosial.

Kronologi yang didapatkan bahwa pasien yang meninggal tersebut menderita sakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan masuk ke dalam ruang UGD, kemudian setelah seharian berada di UGD pasien dititipkan di ruangan saraf, setelah itu dipindahkan kembali ke ruangan penyakit dalam, namun ketika masih di selasar rumah sakit Muhammad Rezki Mediansori meninggal dunia.

Kejadian tersebut sempat terekam video amatir yang berdurasi 6.09 menit dan kemudian viral melalui akun media sosial ketika Lili Ansori, yaitu Orang tua dari Muhammad Rezki Mediansori berteriak histeris atas meninggalnya sang anak tercinta.

Hal ini tersebut jelas bertentangan dan melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”. Serta Pasal 32 ayat (2) “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”.

Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan”. Sehinga dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi setiap layanan kesehatan untuk segera melakukan tindakan atau pertolongan pertama agar meminimalisir keadaan pasien bertambah sakit atau bahkan meninggal.

Kemudian penelantaran pasien yang tidak diambil tindakan gawat darurat dan cendrung dilakukan seolah melakukan penolakan ada ketentuan sanksi pidana bagi rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat, Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan dengan acaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kejadian penelantaran pasien menambah daftar panjang perihal layanan kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Abdoel Moleloek, LBH Bandar Lampung menghimpun ada beberapa kasus serupa yang pernah terjadi diantaranya Pemulangan Pasien Winda yang mengalami kecelakaan tabrak lari pada tahun 2015, seorang Ibu warga Lampung Utara pulang dengan angkot dengan menggendong anaknya yang balita yang sudah meinggal, karena tidak mampu membayar biaya ambulance pada tahun 2017.

Bahwa pada dasarnya pelayanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga Negara sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945. Rumah Sakit Abdoel Moeloek dan Tenaga Kesehatan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Kesehatan. Karena sejatinya hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya.

Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, maka hak atas kesehatan dapat dimaknai sebagai bagian dari seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Hak atas kesehatan secara tegas telah dijamin dalam instrumen hukum dan HAM, baik nasional dan internasional. Instrumen nasional merujuk pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam instrumen HAM internasional, hak atas kesehatan diatur melalui Pasal 25 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dengan Resolusi 217 A (III).

LBH Bandar Lampung mengingatkan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait harus menindaklanjuti dan melakukan tindakan serius, serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan khususnya BPJS kesehatan yang ada di Rumah Sakit Abdoel Moeloek agar hal tersebut tidak terulang kembali dalam pelayanan kesehatan di Lampung dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan baik yang berstandarkan hak asasi manusia.

Hormat Kami,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
LBH Bandar Lampung

Sumaindra Jarwadi, S.H.
Kepala Divisi EKOSOB

Loading...