Beranda Teras Berita Tangkap dan Tahan Semua Oknum yang Terlibat Penyimpangan Pengadaan Beras...

Tangkap dan Tahan Semua Oknum yang Terlibat Penyimpangan Pengadaan Beras di Diperindag Lampung Tengah

336
BERBAGI

Kami KOMITE PEMANTAU KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DAERAH (KPKAD) menyampaikan beberapa hal terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang Beras pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah  Tahun 2011 senilai Rp. 3.833.619.600 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) sebagai berikut:

1. Bahwa, KPKAD mengapresiasi Kinerja Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang telah menangani Dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas dengan cukup berani, hal ini ditandai dengan ditahannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari kegiatan dimaksud yakni Sdr. Ir. Achmad Sobrie, M.Si dan Sdr. Rasyid Hakim selaku Direktur PT.Alam Karya Abadi (rekanan);

2. Bahwa, Kegiatan ini awalnya ada di bawah Satuan Kerja (satker) /Dinas Pasar Kabupaten Lampung Tengah, karena ada perubahan atau penyesuaian Satker/Dinas maka Pekerjaan ini menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah, yang semula akan dibangun di Kecamatan Seputih Raman dengan Luas 1 (hektar) dipindah ke Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha dengan Lokasi yang diduga hanya 0,5 (setengah) hektar. Menjadi pertanyaan menarik, pemindahan lokasi ini apakah melalui prosedur yang benar atau tidak;

3. Bahwa, dengan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah yang akan menggelar proses pelelangan, maka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sdr.Abul Awaali Zubair, SE menerbitkan Surat Keputusan yakni:

a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 900/0338/KPTS/D.6/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Ir. Achmad Sobrie Wertha, M.Si (ditahan di Kejari Gunungsugih, Lampung Tengah);

b. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah  Nomor: 900/0341.1/KPTS/D.6/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Sarwono,SP;

c. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah  Nomor: 900/0341.3/KPTS/D.6/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Rustam, Sarbini, Sukirno, Arifianto,SP dan Ahmad Sofyan Syarif;

d. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah  Nomor: 900/0341.2/KPTS/D.6/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Marliana Wati, ST,MM;

e. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah  Nomor: 900/0047.2/KPTS/D.6/II/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Dra. Sumiati;

4. Bahwa, dalam kaitan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ini disinyalir ada dorongan nyata dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang mengamini perbuatan para Pihak yang terlibat dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi  karena diduga Sekretaris Daerah yang pada Saat itu dijabat oleh Sdr. Adi Erlansyah, SE menerbitkan Surat Nomor: 900/1436/LTD.7/2011 Tanggal 5 Desember 2011 perihal Langkah-lanhkag yang harus dilakukan dalam menghadapi berakhirnya TA. 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se- Kabupaten Lampung Tengah;

5. Bahwa, Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi masih banyak yang belum diperiksa dan dilakukan upaya Paksa oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih;

Berdasarkan uraian di atas, KOMITE PEMANTAU KEBIJAKAN DAN ANGGARAN DAERAH (KPKAD), mendesak agar Kejaksaan Negeri Gunung Sugih melakukan PENANGKAPAN dan PENAHANAN terhadap:
a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni Sdr.Abul Awaali Zubair, SE  karena diduga yang bersangkutan mengikuti proses kegiatan Pembangunan Gudang Beras secara intensif hal ini dapat dibuktikan dengan data:

1. Penyerahan pekerjaan dari Dinas Pasar kepada yang bersangkutan (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan) berdasarkan Berita Acara Serah terima Kegiatan/Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 5 September 2011;

2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 diantaranya Penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp. 1.533.446.350 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

3. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung tengah Nomor 800/143/D.6/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Penangguhan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya diantaranya Penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp. 1.533.446.350 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

4. Kronologis Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras sebagaimana yang dibuat oleh Pejabat Pembuat  Komitmen, pada tanggal 12 Desember 2011 ikut berkoordinasi dengan Drs. Rusmadi Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lampung tengah terkait pelaksanaan pekerjaan dimaksud dan diduga dipertemuan inilah ide seolah-olah pekerjaan itu telah selesai disepakati sehingga dananya dapat dicairkan;

5. Menandatangani perjanjian antara Direktur PT. Alam Karya Abadi dengan Pihak terkait pekerjaan Pengadaan Gudang Beras tanggal 26 Desember 2011 dan bahkan seharusnya yang bersangkutan tidak mencairkan dana yang sudah di blokir di Bank Lampung sehingga kerugian Negara tidak menjadi lebih besar;

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Sarwono,SP dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Rustam, Sarbini, Sukirno, Arifianto,SP dan Ahmad Sofyan Syarif, karena diduga telah membuat surat pernyataan bahwa Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras telah selesai 100 % dan merekomendasikan agar Pengguna Anggaran mencairkan dana yang ditunda pembayarannya kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp. 1.533.446.350 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Marliana Wati, ST,MM dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 An. Dra. Sumiati;

d. Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah Drs. Rusmadi karena diduga penyimpangan anggaran sehingga menyebabkan negara di rugikan dalam pembangunan Gudang Beras Kabupaten Lampung Tengah merupakan hasil koordinasi pada tanggal 12 Desember 2011 antara Kadis Perindustrian dan Perdagangan, PPkm Perencanaan, Kasubbag Keuangan dan Bendahara dengan Pihak BPKAD;

Konsep penegakan hukum terutama di bidang korupsi harus dilakukan secara adil sesuai dengan perbuatan para pihak dengan mengacu pada asas dan teori sebab dan akibat, sehingga pihak aparat penegak hukum terutama Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tidak terkesan tebang pilih. Penegakan hukum yang sangat aneh, ketika PPK dan rekanan nya terlebih dahulu ditahan, seharusnya dari jajaran bawah hingga ke atas. Dalam kasus pengadaan gudang beras ini harus diungkap dengan tuntas siapa saja yang terlibat agar penegakan hukum itu tidak dholim dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

KPKAD menyampaikan desakan ini berdasarkan amanah Peraturan Perundang-undangan mengenai Peran, Hak dan Kewajiban Masyarakat sebagaimana diatur dalam BAB V Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme BAB VI Peran Serta Masyarakat Pasal 8 ayat (1 – 2 ) dan Pasal 9 (1).

 Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah   (KPKAD)

Koordinator Presidium

A N S O R I, S.H..M.H.

Loading...