TERASLAMPUNG.COM, Gunungsugih — Anggota DPR RI Irham Jafar Lan Putra mengakui jumlah dan mutu penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Lampung masih kurang. Saat ini di Lampung baru terdapat sekitar 1.300 PPL berstatus aparatur sipil negara (ASN). Padahal, di Lampung terdapat 2.654 desa/kelurahan.
“Dari beberapa kali melakukan kunjungan kerja di Lampung dalam menyerap aspirasi, saya mendapat keluhan dari sejumlah PPL. Bahwa beban kerja mereka sangat berat karena satu orang PPL harus melayani lebih dari dua desa dengan puluhan kelompok tani,” kata Irham Jafar, Minggu (29/12).
Ketua DPW PAN Lampung itu mengakui, pemerintah sedang menaruh perhatian besar terhadap keberadaan PPL ini. Terutama dalam mencapai program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah dan ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2027.
“Insentif bagi PPL juga masih rendah, Masing-masing hanya menerima biaya operasional Rp320 ribu/orang/bulan,” kata Irham.
Pemerintah, menurut Irham, menyadari peran penting PPL. Yakni, sebagai pendamping petani dan pemberi petunjuk kepada petani agar mampu menghasilkan panen melimpah.
Saat ini pemerintah sedang menggodok regulasi untuk menarik PPL langsung berada di bawah Menko Pangan. “Jumlah PPL juga akan ditambah dari yang sekarang 38 ribu orang di seluruh Indonesia menjadi 83 ribu orang. Sehingga nantinya satu desa akan dilayani oleh satu orang PPL,” katanya.
Di setiap kecamatan sebetulnya sudah terdapat balai penyuluh pertanian (BPP). Tetapi fasilitas sebagian besar kantor penyuluh ini sangat memprihatinkan. Anggaran untuk BPP juga kecil sekali sehingga untuk melakukan pertemuan, kadang-kadang para penyuluh harus patungan dari uang pribadi. “Ada BPP yang tidak memiliki alat pengukur PH tanah dan alat penguji kadar air. Ini memprihatinkan. Ke depan, DPR akan meminta pemerintah melengkapi sarana dan prasarana BPP ini,” ujar dia.
Sedangkan untuk meningkat kualitas penyuluh, DPR RI akan mendesak pemerintah rutin melakukan pelatihan dan bimtek bagi para penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.