Beranda Views Opini Tarik Ulur Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menangani Covid-19

Tarik Ulur Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menangani Covid-19

219
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Center for Information and Development Studies (CIDES) Indonesia melalui para peneliti CIDES Muda melakukan beberapa langkah dalam memberikan rekomendansi pemerintah kepada terkait kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kasus Covid19 di Indonesia, mengingat sampai dengan saat ini angka positif Covid19 tidak juga kunjung mereda.

Pada diskusi Sabtu malam (30/5/2020), dengan tema CIDES TALK mengambil judul diskusi publik yakni “Tarik Ulur Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menangani Covid19 di Indonesia”. Pada diskusi publik yang dimoderatori oleh Muhammad Fadil ini, Direktur Eksekutif CIDES, M. Rudi Wahyono selaku keynote speaker menyampaikan bahwa Covid19 memberikan dampak yang luas kepada masyarakat baik dalam sisi ekonomi dan sosial, dan keberadaan virus ini masih menjadi kontroversi.

“Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan”, ujar Rudi dalam keynote speech nya.

Acara selanjutnya adalah pemaparan dari narsumber utama yakni Ridwan Budiman dan juga Pandu Wibowo yang menjadi peneliti muda bidang politik dan kebijakan publik CIDES Indonesia. Pada paparannya, Ridwan menyampaikan bahwa dari dulu problematika antara pusat dan daerah telah terjadi. Dinamika konfliktual pilihan bernegara tersebut semakin terlihat pasca reformasi. Di saat politik lokal kedaerahan menjadi sangat kuat, pendulum keberimbangannya juga masih ditentukan oleh pusat.

“Problematika mengenai hubungan pusat dan daerah, secara cepat kita bisa memahami, sama klasiknya dengan dialektika antara dua pilihan ekstrem bentuk negara: federal atau kesatuan. Dinamika konfliktual pilihan bernegara tersebut tampaknya semakin terlihat dewasa ini, khususnya setelah Indonesia masuk ke dalam era demokrasi liberal yang ditandai dengan adanya pemilu hingga di level desa.  Daerah hingga level desa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kekuasaan hingga pengelolaan keuangan di dalamnya. Konsekuensinya tidak sedikit: secara politik semakin membuat masyarakat lebih berdaulat, dan karena itu juga menghadirkan ‘raja-raja kecil’ atas sistem otonomi daerah tersebut. Sesuatu yang terhindarkan”, ujar Ridwan.

Ridwan juga menyampaikan bahwa konsekuensi dari penguatan otonomi daerah ini, menjadi lebih signifikan karena terjadi pula desentralisasi fiskal. Di mana selain terjadi pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) juga terjadi pelimpahan keuangan. Namun demikian di saat politik lokal kedaerahan menjadi sangat kuat, pendulum keberimbangannya juga masih ditentukan oleh pusat.

“Konsekuensi dari penguatan otonomi daerah ini, menjadi lebih signifikan karena terjadi pula desentralisasi fiskal. Di mana selain terjadi pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) juga terjadi pelimpahan keuangan (desentralisasi fiskal). Beberapa kebijakan yang lebih mempertimbangkan unsur kedaerahan tidak lagi diatur oleh pusat, melainkan daerah memiliki kewenangan untuk menentukannya. Meskipun demikian, di saat politik lokal kedaerahan menjadi sangat kuat, pendulum keberimbangannya juga masih ditentukan oleh pusat. Beberapa pelimpahan kewenangan dan keuangan tersebut, masih dapat dikontrol oleh pusat. Pusat memiliki instrument hukum (rechstaat) yang dapat dilakukan untuk mengontrol semakin membesarnya raja-raja kecil di daerah tersebut”, ujar lulusan Ilmu Pemerintahan UGM tersebut.

Setelah Ridwan Budiman selesai menyampaikan paparanya, Pandu Wibowo selaku narasumber kedua menyampaikan beberapa kasus nyata tarik ulur pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kasus Covid19 sampai kemudian seberapa siap Indonesia menyambut era The New Normal pekan depan. Pandu menyampaikan bahwa ketegangan pemerintah pusat dan daerah telah terlihat oleh publik sejak Pemda DKI mengusulkan karantina wilayah pada 29 Maret, ditambah beberapa kasus lainnya seperti perdebatan soal mudik, pemberian bantuan dana sosial, rencana penghentian kereta api di Jabodetabek, sampai penyampaian data kasus Covid19 setiap harinya yang berbeda dan sendiri-sendiri antara pusat dan daerah.

“Ketegangan antara pusat dan daerah dalam menangani kasus Covid19 di Indonesia telah terjadi sejak Pemda DKI mengusulkan karantina wilayah pada 29 Maret, ditambah beberapa kasus lainnya seperti perdebatan soal mudik, pemberian bantuan dana sosial, rencana enghentian kereta api di Jabodetabek, sampai penyampaian data kasus Covid19 setiap harinya yang berbeda dan sendiri-sendiri antara pusat dan daerah. Faktor yang menyebabkan perbedaan penanganan kasus ini antara lain: Perbedaan pandangan politik / afiliasi politik, pemanfaatan situasi untuk mencari panggung politik, aktor penguasa yang tidak ingin mendapatkan penilaian negatif publik atas kinerja pemerintah, kondisi wilayah yang berbeda-beda, dan juga tidak ada kesolidan dalam melakukan penelitian sebelum dikeluarkannya kebijakan publik”, ujar Pandu.

Selanjutnya Pandu yang juga lulus magister perencanaan dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia ini juga menanggapi tentang rencana penerapan The New Normal di beberapa daerah Indonesia. Menurutnya, banyak faktor yang dipertimbangkan ketika pemerintah ingin menerapkan The New Normal. Mengingat indeks penularan Covid19 di Indonesia belum turun, tes masal belum maksimal dilakukan, dan kesiapan pemerintah sendiri dalam menyambut The New Normal masih dipertanyakan.

“Kebijakan pemerintah yang akan melakukan The New Normal bukan tanpa alasan. Kerontakan ekonomi nasional dari 5,4 persen menjadi 2,8 persen, target investasi 5 persen anjlok di angka 1,7 persen, dan jumlah penagguran yang bertambah 6,4 juta jiwa menjadi alasan mengapa ekonomi harus segera dipulihkan dengan kebijakan The New Normal. Memang ada trade off antara pemulihan ekonomi dan keselamatan rakyat. Kalau pemerintah fokus kepada ekonomi, jumlah kasus Covid19 akan bertambah. Sebaliknya kalau pemerintah fokus kepada kesehatan, ekonomi akan lesu bahkan depresi dan mati sehingga dampak besarnya adalah krisis sosial. Oleh sebab itu, harus ada titik ekuilibrium antara trade off tersebut, yakni pemerintah harus fokus dulu menurunkan angka positif Covid19 setiap harinya sampai menunjukan angka indeks penularan di bawah 1 persen (0,80 – 0,50 <) selama 14 hari berturut-turut, baru kita bisa menerapkan The New Normal. Jangan sampai rakyat disuruh bekerja, namun di hantui dengan kerentanan penularan Covid19 dan bahkan ancaman kematian”, ujar Pandu.

Setelah kedua narasumber utama menyampaikan materinya, dilanjut oleh beberapa peneliti muda CIDES yang juga menyampaikan pandangan dari berbagai disiplin Ilmu, mulai dari perspektif ekologi, pajak, bisnis, ekonomi dan juga pendidikan. Adapun beberapa pandangannya, sebagai berikut:

Amrizni, selaku peneliti muda CIDES bidang ekologi dan lanskap lingkungan: “Kunci dalam penanganan Covid19 adalah kebijakan pembiasaan kedisplinan kolektif seluruh masyarakat Indonesia. Kita sering sekali menemukan banyak warga masyarakat yang belum disiplin dalam memakai masker dan menjalankan protokol kesehatan. Oleh sebab itu pemerintah harus merubah manajemen behavior masyarakat agar lebih peduli dengan kesehatan”.

Ferly Ferdyant, selaku peneliti muda CIDES bidang ekonomi pembangunan: “relaksasi dan insentif pajak belum meyasar kepada pajak daerah secara serentak. Benchmarking relaksasi pajak di Pemda DKI misalnya, adanya penghapusasn sanksi administrasi pajak daerah, tidak ada kenaikan PBB, pengurangan tarif pajak. Dari 34 provinsi, relaksasi pajak hanya dilakukan oleh 20 provinsi (58%). Dari sekitar 514 kabupaten dan kota, hanya 71 pemkab/pemkot yang mengambil langkah relaksasi (14%)”.

Dion Boediono, selaku peneli muda CIDES bidang sistem energy berkelangjutan: “dampak positif wabah Covid19 adalah meningkatnya daya beli baran lokal karena pemerintah telah melarang barang import selama wabah ini masih berlangsung. Disisi lain sektor usaha masyakarat kecil dan menengah bahkan industri berskala besar juga terpukul akibat wabah ini. Ketika unemployment rate tinggi, maka sebagian masyarakat tidak mendapat gaji untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya bisa terjadi anarki dan eskalasi konflik sosial, sementara belanja konsumen menurun dan perkenomian akan mulai mengalami stagnasi bahkan depress”i.

Fauzan Rizki, selaku peneliti muda CIDES bidang pendidikan: “dampak dari wabah ini juga mengena ke sektor pendidikan, seperti: tujangan serta kesejahteraan guru dipotong, pembelajaran jarak jauh selalu tentatif, dan adanya disinformasi data. Para pakar tentang dunia pendidikan juga jarang dilibatkan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan, hingga akhirnya komunitas pendidikan seperti IDAI berinisiatif untuk mengumpulkan sendiri data ODP yang positif tiap rumah sakit yang telah dikoordinasikan”

Fikri Ismail, selaku peneliti muda CIDES bidang ekonomi: “stimulus fiskal untuk penanganan Covid-19 di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia hanya mengalokasikan dana stimulus ekonomi untuk menanggulangi Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun atau setara 2,6% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara, negara seperti Malaysia mencapai 17%, Amerika Serikat (AS) 11%, dan Jepang bahkan 20% dari PDB, Singapura 12% dari PDB, dan Thailand 11% dari PDB. Selain itu masih ada tumpang tindih tentang kebijakan jaringan sosial. Tumpang tindih tersebut telihat dari dalam penyaluran jaring pengaman sosial ini terjadi perbedaan pendapat antara Pemdan dan Pemeritah Pusat, misal persoalan data, misal data dari kemensos yang memakai data tahun 2015 sehingga terjadi ketidakmerataan distrusi bantuan dana sosial di daerah. Selain itu pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemda tidak dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemerintah pusat sehingga ada penumpang gelap dalam penyaluran jaringan sosial.

Dalam penutupan diskusi, moderator juga menyampaikan bahwa ini baru diskusi tahap awal dan akan digabungkan masukan-masukan yang disampaikan untuk menjadi bahan utama CIDES Indonesia dalam penyampaian rekomendasi di webinar dengan mengundang narasumber dari pihak eskternal yang juga fokus terhadap kasus penangan Covid19 di Indonesia.

Loading...