Temuan BPK 2020, Sejumlah OPD Lampura Telah Kembalikan Kelebihan Dana

  • Bagikan
Kantor Bappeda Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana
Kantor Bappeda Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Inspektorat Lampung Utara mengaku telah memanggil para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang laporan keuangannya ‘bermasalah’ pada tahun 2020. Pemanggilan ini untuk menindaklanjuti temuan BPK yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Utara tahun 2020.

‎”Temuan – temuan BPK itu sedang kami tindak lanjuti. (Pimpinan) Perangkat daerah yang instansinya menjadi catatan BPK sudah dipanggil,” jelas Sekretaris Inspektorat Lampung Utara, Herty Lenie, mewakil Inspektur Kabupaten, M. Erwinsyah, Kamis (10/6/2021).

‎Mereka yang dipanggil itu telah diinstrusikan untuk segera menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh BPK. ‎Di samping itu, teguran tertulis juga telah diberikan pada pimpinan – pimpinan OPD tersebut.

BACA JUGA:   Sekda Lampura Buka Diklat Manajemen Pelayanan Prima

“Surat teguran yang dtandatangani oleh pak bupati juga sudah dibuat,” paparnya.

‎Pemanggilan yang mereka lakukan itu ternyata mendapat respon positif dari para pimpinan OPD itu. Itu dibuktikan dengan adanya pengembalian sejumlah dana dari beberapa OPD ke kas daerah.

“Untuk jumlah pastinya, saya tidak begitu ingat. Yang jelas sudah ada ‎beberapa OPD mengembalikan dana,” kata mantan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset itu.

Sebelumnya, Laporan Keuangan Pemkab Lampung Utara tahun 2020 mendapat ‎predikat opini Wajar dengan Pengecualian dari BPK. Penyebab opini WDP itu salah satu di antaranya diduga akibat temuan kelebihan pembayaran dalam belanja perjalanan dinas di empat OPD.

Nilai temuan itu pun terbilang sangat fantastis karena mencapai Miliaran Rupiah. Temuan BPK itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab dengan nomor 27B/LHP/XVIIIMBLP/05/2021 pada tanggal 2 Mei 2021.

BACA JUGA:   Muswil Muhammadiyah Lampung, 33 Calon Tetap Bersaing Jadi Pengurus

Empat OPD yang kedapatan melakukan kelebihan pembayaran dalam belanja tersebut di antaranya Sekretariat Daerah, Bappeda dan Sekretariat DPRD. Temuan kelebihan anggaran yang terbesar terjadi di Sekretariat DPRD Lampung Utara.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan sejumlah kepala OPD terkait untuk melakukan pelbagai langkah di antaranya memroses dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.‎

  • Bagikan