Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Temuan BPK, Pejabat Lampura yang Terlibat akan Diberi Sanksi

Temuan BPK, Pejabat Lampura yang Terlibat akan Diberi Sanksi

2327
BERBAGI
Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–‎Temuan BPK RI perwakilan Lampung terkait potensi kerugian daerah di Lampung Utara kian menarik untuk diikuti. Alasannya, pejabat yang terkait dengan temuan itu terancam terkena sanksi.

BACA: Heboh Temuan BPK Soal Uang Rp 972 Juta Anggaran Belanja Makan Minum Setda Lampura

“Ya, nanti dikaji oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami lihat aturan apa nanti kira – kira yang dilanggar,” tegas Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo usai mengikuti sidang paripurna di gedung legislatif, Kamis (30/7/2020).

Meski masih dilakukan pengkajian, namun Budi Utomo memastikan bahwa sanksi yang akan dijatuhkan itu bukan hanya sebatas wacana melainkan benar – benar akan dilakukan. Hasil kerja APIP-lah yang akan menjadi penentu terkait sanksi apa yang akan diberikan.

“Pasti ada sanksi,” tandasnya.

Penjelasan Budi Utomo ini juga sekaligus membantah kabar adanya salah seorang pejabat yang dibebastugaskan dari jabatannya terkait dengan temuan dari BPK. Ia mengaku sampai saat ini belum pernah menandatangani surat pembebasan tugas pejabat seperti yang ramai diperbincangkan tersebut.

“Saya belum pernah membebastugaskan siapapun,” beber mantan Kepala BPKA ini.

BACA: Kerugian Negara Rp1,7 Miliar di Setda Pemkab Lampura Sudah Diganti

Hasil audit BPK RI perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menemukan indikasi adanya kerugian daerah. Besaran total potensi kerugiannya terbilang fantastis karena mencapai Rp2,6 Miliar. Rinciannya, Rp1,7 Miliar bersumber dari pengadaan barang dan jasa, sedangka Rp927 juta berasal dari makan dan minum.

Menariknya, seluruh potensi kerugian daerah ini terjadi pada bagian – bagian yang ada di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara. Yang membuatnya semakin menarik ialah bagian – bagian tersebut masih satu atap dengan kantor bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah.

‎Perkembangan terakhir, kerugian daerah yang berasal dari pengadaan barang dan jasa telah dikembalikan seluruhnya. Adapun kerugian daerah dari makan dan minum baru dikembalikan sebesar Rp300 juta.
.

Loading...