Opini  

Temuan BPK Soal Dana Puskesmas Lampung Utara, Salah Siapa?

Ilustrasi uang
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby Handana

Laporan keuangan Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2021 memang hanya mendapat ‎opini Wajar dengan Pengecualian /WDP saja dari BPK RI. Kabar ini tentu tak begitu mengejutkan bagi publik Lampung Utara (Lampura) meski tentunya mereka mengharapkan pencapaian yang lebih baik.

‎Sejak dua tahun belakangan ini, opini tersebut telah begitu akrab di telinga publik Lampura. Inilah yang menyebabkan masyarakat tidak lagi begitu terkejut dengan kabar tersebut. Dengan capaian ini maka berarti telah tiga kali ini Pemkab Lampura tak mampu mengerek naik pendapat ini menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP yang menjadi puncak dari penilaian tertinggi BPK.

‎Pendapat WDP ini sendiri timbul akibat adanya sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan Pemkab Lampung Utara/Lampura‎. Pelbagai pokok temuan itu dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP mereka. LHP itu bernomor 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2022 dan diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2022.

Salah satu temuan BPK ‎itu adalah pengelolaan dana kapitasi tahun 2021 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS di Puskesmas Kotabumi Udik dan Puskesmas Kotabumi II. Total temuannya mencapai sekitar Rp108 juta. Temuan itu dikarenakan kedua bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/puskesmas tersebut tidak dapat memperlihatkan bukti pertanggungjawaban yang sah hingga pemeriksaan mereka berakhir.

Meski mengakui adanya temuan tersebut, namun pihak Dinas Kesehatan Lampung Utara malah terkesan menyalahkan pihak BPK. Sebab, menurut mereka, temuan itu ‎tak semestinya terjadi jika saja pemeriksaan dari pihak BPK hanya difokuskan pada tahun 2021 saja, dan bukan malah merambah ke tahun 2022.

Melebarnya objek pemeriksaan ke tahun 2022 yang semestinya tidak dilakukan inilah yang memicu terjadinya ‎persoalan itu. Sebab, membuat pihak puskesmas kelabakan karena tak pernah mengira hal itu sebelumnya. Akibatnya, mereka tak mampu menyiapkan bukti yang dibutuhkan oleh BPK seputar penggunaan dana tersebut. ‎Alhasil, BPK menemukan permasalahan dalam pengelolaan dana kapitasi yang diklaim tak tepat sasaran.

Klaim dari pihak Dinas Kesehatan ini tentu membuat publik setengah tidak percaya. Sepertinya sangat kecil rasanya kemungkinan BPK melakukan kesalahan seperti yang dialamatkan pada mereka tersebut. Sebab, urusan mengenai laporan keuangan bukanlah barang baru bagi mereka. Urusan itu merupakan ‘makanan’ sehari – sehari mereka.

Sebelum menghasilkan temuan, biasanya pihak BPK terlebih dulu memeriksa laporan keuangan dari ‎seluruh perangkat daerah di lingkungan pemkab secara detil. Pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu merupakan tugas utama mereka.

Tugas dan wewenang mereka itu diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Dalam menjalankan tugasnya, mereka memiliki wewenang di antaranya menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang.

Selain itu, mereka juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan – perhitungan surat – surat, bukti – bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Dengan pengaturan tugas dan wewenang yang diatur sedemikian rupa tersebut maka rasanya cukup aneh kedengarannya jika mereka melakukan kesalahan sebagaimana yang dimaksud. Apalagi, jarang sekali terdengar di telinga kita jika ada pihak yang menolak, atau bahkan menyalahkan BPK.

Kendati demikian, ‎kita juga tak boleh berburuk sangka ‎mengenai persoalan ini. Bisa saja klaim Dinkes Lampura mengenai persoalan itu benar adanya, dan begitu pun sebaliknya. Sebab, setiap insan selalu tak luput dari melakukan kesalahan. Namun, yang terpenting dari semua itu ketimbang meributkan siapa yang benar atau siapa yang salah, lebih baik pihak Dinkes Lampura fokus untuk memperbaiki kinerja mereka berikut bawahannya.

Perbaikan itu sangat diperlukan agar persoalan serupa tak akan lagi terulang di kemudian hari. ‎Dengan demikian, tak akan lagi ada kabar seputar temuan BPK yang akan menjadi salah satu batu sandungan pemkab dalam meraih opini WTP di masa mendatang.