Tentang DAK Lampung Utara yang Hangus

  • Bagikan
Uang/Ilustrasi
Uang/Ilustrasi

Feaby Handana | Teraslampung.com

Sejak dua bulan terakhir, pembangunan ‎di Lampung Utara mulai kembali menggeliat di bawah kepemimpinan Bupati Budi Utomo. Sejumlah ruas jalan yang rusak terlihat mulai diperbaiki.

Jalan yang biasanya akrab dengan genangan air saat hujan, kini mulai terlihat mengilap. Masyarakat pun kembali semringah lantaran tak lagi berebutan aspal saat meniti jalan yang rusak.

Tak hanya jalan saja yang diperbaiki, gedung – gedung pemerintah baik itu gedung pendidikan maupun sejenisnya juga tak luput dari perhatian. Sumber dana pembangunan itu didominasi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan oleh pemerintah pusat.

Sayangnya, semangat membangun daerah yang sedang diperlihatkan oleh Bupati Lampung Utara Budi Utomo ternyata tidak mampu diimbangi dengan baik oleh sejumlah bawahannya. Itu dikarenakan adanya Miliaran yang tak dapat diserap di tahun 2021 ini.

Jumlah DAK yang tidak terserap itu terbilang tidak sedikit. Nilainya menyentu‎h angka Rp6,4 miliar. Rencananya, DAK Rp6,4 miliar itu akan dipergunakan untuk pembangunan satu gedung SMPN lengkap dengan fasilitas laboratorium berikut instalasi airnya, dan satu unit gedung puskesmas, serta pengadaan obat – obatan.

‎‎Harapan untuk memiliki gedung kesehatan dan pendidikan, serta obat – obatan itu ternyata harus pupus begitu saja akibat ketidakpiawaian bawahan Budi Utomo. Ya, bawahan Bupati Lampung Utara  gagal mendapatkan pemenang lelang untuk ketiga proyek dak tersebut.

Dalil – dalil pembenaran pun mulai dikemukakan oleh bawahannya terkait kegagalan tersebut. Mulai tidak ada peserta lelang yang mendaftar hingga ‎tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan.

Dari sudut pandang orang awam, hangusnya miliaran rupiah DAK ‎itu mungkin dianggap biasa saja. Toh masih ada DAK tahun depan untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi di tahun ini. Namun, dari sudut pandang ‎publik yang akrab dengan lingkungan yang berbau – bau proyek, intuisi mereka sedikit terusik.

Jangankan untuk menerima alasan itu, sekadar mendengarnya pun publik sepertinya “percaya tidak percaya”. Ketidakpercayaan mereka terkait alasan itu tentu dapat dipahami. Hal itu mengingat pelbagai persyaratan lelang itu bukanlah barang baru bagi para ‎pelaku jasa konstruksi.

Spekulasi liar pun mulai bermunculan di benak mereka. Jangan – jangan pola tidak sehat yang terjadi di pemerintahan sebelumnya masih saja digunakan. Pola inilah yang kemungkinan besar menjadi penyebab di balik kegagalan dalam mendapatkan pemenang lelang DAK tersebut.

Secara tidak sadar, spekulasi liar itu mengantarkan publik pada ingatan terhadap kegagalan yang sama di tahun 2019. Kala itu total DAK yang gagal terserap mencapai Rp16 miliar.‎ Kegagalan itu sempat menimbulkan kegaduhan di Lampung Utara kala itu.

Entah ada hubungannya atau tidak, hanya berjarak kurang lebih dua bulan ‎dari kegagalan tersebut, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) yang kala itu menjabat sebagai bupati terkena operasi tangkap tangan (KPK) KPK. Orang nomor satu di Lampung Utara itu diamankan di kediamannya pada 6 Oktober 2019.

Akhir cerita ini pun sudah diketahui bersama. Orang nomor satu di Lampung Utara itu divonis selama tujuh tahun penjara dan masa hukumannya masih berpotensi bertambah dua tahun jika kerugian negara tidak mampu dikembalikan oleh yang bersangkutan.

Dari sidang kasus AIM ini jugalah diketahui adanya pola tidak sehat yang terjadi di balik pengadaan barang dan jasa Lampung Utara. Para pemenang lelang proyek ternyata kebanyakan telah ditentukan jauh sebelum lelang dilakukan.

Kita sering mendengar informasi bahwa lelang proyek kebanyakan hanya formalitas belaka. Banyak kasus lelang proyek yang mengemuka dan berujung penjara menguatkan informasi tersebut. Mereka yang telah memenuhi permintaan fee atau setoran proyek sebesar dua puluh hingga 30 persen hampir dapat dipastikan akan menjadi pemenangnya.

Melihat fakta yang terjadi sebelumnya, tentu tak salah rasanya jika publik masih berpikiran pola sehat itu masih diterapkan di saat ini. Akan tetapi, kurang bijak juga rasanya jika dugaan seperti itu masih disematkan pada pemerintahan saat ini.

Selain telah berganti pemimpin, orang – orang yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pun kebanyakan telah berganti. ‎Terlebih, pemimpin Lampung Utara saat ini telah berulang kali menegaskan ke publik sangat anti dengan budaya fee atau setoran proyek.

Kini, publik hanya bisa berharap pernyataan pemimpin mereka tersebut dapat diterjemahkan dengan baik oleh para bawahannya. Harapan yang disertai keyakinan dengan pepatah: siapa yang menabur angin akan menuai badai. Badai yang akan kian membuat Lampung Utara semakin terpuruk.

BACA JUGA: Soal Hangusnya DAK Fisik, Ini Kata Sekdakab Lampung Utara

  • Bagikan