Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Terancam Banjir, Warga Minta Pembangunan Perumahan Disetop

Terancam Banjir, Warga Minta Pembangunan Perumahan Disetop

518
BERBAGI
DPMPTSP Lampura belum Tahu Rencana Pembangunan Ratusan Rumah Subsidi
Lokasi pembangunan perumahan bersubsidi yang akan dibangun oleh PT Matrix.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Proses ‘pembangunan’ ratusan perumahan di Jalan KS Tubun, Kotabumi Selatan, Lampung Utara diduga mengangkangi prosedur sehingga harus dihentikan sementara. Alasannya, pembangunan perumahan itu belum mengantongi izin dari warga sekitar lokasi.

Jika terus dilanjutkan maka ‘pembangunan’ itu sangat berpotensi menyebabkan banjir yang akan merendam sejumlah rumah warga saat musim hujan tiba. Selama ini aliran air hujan dari Jalan Pangeran Jinul dan Gang Nimbang Raja I, II, dan Hi Abuan berkumpul di sawah yang menjadi bagian dari salah satu calon lokasi perumahan. Luapan air hujan yang membuat sawah terendam di bawahnya perlahan akan mengalir ke sungai Sesah.

“Selama ini, air hujan dari dua arah berkumpul di sawah itu dan akan seperti lautan saat musim hujan. Kalau sawah itu dibangunkan perumahan maka rumah – rumah kami di sini akan kebanjiran,” tegas Aryadi, warga di sekitar lokasi.

Adanya ancaman potensi banjir inilah yang membuatnya dan tetangganya yang lain sepakat untuk meminta pihak pemerintah menghentikan sementara proses ‘pembangunan’ itu. ‘Pembangunan’ baru dapat dilanjutkan setelah pihak pengembang membuatkan saluran drainase/siring berukuran besar dengan kedalaman yang cukup.

Saluran drainase itu harus mampu menampung dan mengalirkan air hujan yang turun. Pembangunannya harus dilakukan di sepanjang sawah yang ada hingga ke sungai. Jika tidak seperti itu, mereka dengan tegas menolak rencana pembangunan perumahan tersebut.

“Bukan kami tidak mendukung pembangunan itu, kami hanya minta dibuatkan siring biar kami tidak kebanjiran,” tandasnya.

Semestinya, sebelum memulai proses ‘pembangunan’ itu, pihak pengembang meminta persetujuan warga yang kediamannya berdekatan dengan lokasi calon perumahan. Hingga proses pembersihan lahan pun, pihak pengembang tidak pernah meminta persetujuan ia dan tetangganya yang lain.

“Katanya sudah ada izin warga. Warga yang mana?. Saya dan tetangga lainnya yang akan terdampak sama sekali belum pernah dimintai persetujuan,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Eva, warga lainnya. Menurutnya, proses ‘pembangunan yang saat ini baru sebatas pembersihan lahan harus dihentikan dulu. Harus dilakukan kajian mendalam terlebih dulu khususnya mengenai Analisis Mengenai Dampak lingkungan (Amdal) sebelum mereka melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Hasil dari amdal ini sangat mereka perlukan karena mereka khawatir adanya bangunan – bangunan baru itu akan membuat mereka kebanjiran. Apalagi, kediamannya dan pemilik tanah serta warga lainnya diapit oleh dua saluran air, yakni di bagian belakang di depan rumah.

“Tidak ada bangunan saja, air hujan meluap ke mana – mana. Apalagi, nanti sawah itu dijadikan bangunan. Bisa banjir dari depan sampai belakang. Kami enggak mau itu terjadi,” tegasnya.

Sebelumnya, meskipun tengah melakukan pembersihan lahan, namun pihak pengembang ternyata belum pernah memberitahukan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Lampung Utara (DPMPTSP Lampura) terkait rencana pembangunan perumahan Jalan KS Tubun, Kotaalam, Kotabumi Selatan itu.

Imbasnya, DPMPTSP akhirnya kesulitan untuk menjelaskan kepada sejumlah wartawan yang hendak mempertanyakan seputar kebenaran rencana pembangunan tersebut. Kabar yang santer terdengar, rumah yang akan dibangun di lokasi itu mencapai ratusan unit.

“Belum ada pemberitahuan yang masuk ke kami terkait rencana pembangunan perumahan itu,” jelas Kepala DPMPTSP Lampura, Sri Mulyana.

Loading...