Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Terancam Disegel, Bos PT TWBP Tetap Mangkir untuk RDP dengan DPRD Lampura

Terancam Disegel, Bos PT TWBP Tetap Mangkir untuk RDP dengan DPRD Lampura

583
BERBAGI
Aliyanto, perwakilan PT TWBP menjawab pertanyaan seputar hasil RDP bersama DPRD Lampung Utara.
Aliyanto, perwakilan PT TWBP menjawab pertanyaan seputar hasil RDP bersama DPRD Lampung Utara.

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Untuk kali kedua, Abiyanto, pimpinan PT Tunas Wibawa Bakti Persada (TWBP) mangkir dari pemanggilan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Lampung Utara dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga Desa Blambangan-Pagar, Senin (3/2/2020).

Bos PT TWBP ‎hanya mengirimkan bawahannya ketimbang ia sendiri yang hadir dalam ‎RDP yang membahas seputar keluhan dan aspirasi warga tersebut.

Akibat ketidakhadiran yang bersangkutan, Komisi III DPRD Lampung Utara ‎terpaksa menunda RDP hingga Jumat pekan ini. Jika tidak lagi hadir maka pihak legislatif akan membuktikan ancaman penyegelan yang sempat mereka lontarkan sebelumnya.

“Kami tunggu sampai Jumat ini. Kalau beliau masih juga tidak hadir maka dengan terpaksa akan ada sikap tegas dari kami,” tegas Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, Joni Bedyal usai RDP.

Sikap tegas yang mereka maksud ialah mengeluarkan rekomendasi kepada pihak eksekutif untuk menyegel kantor PT. TWBP yang berada di Kecamatan Blambagarpagar.

“Rekomendasi itu akan kami sampaikan kepada pihak eksekutif supaya dapat segera melakukan penyegelan,” paparnya.

Joni mengatakan, kehadiran Abiyanto dalam RDP mendatang sangat mereka harapkan supaya pelbagai tuntutan warga dapat ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan. Pelbagai tuntutan itu seperti persoalan porsi tenaga kerja, pengolahan ‎limbah singkong, dan limbah.

“Selama ini yang hadir dalam RDP hanya perwakilan – perwakilan ‎yang notabene tidak bisa mengambil kebijakan. Jadi, kedatangan beliau sangat penting dalam RDP mendatang,” tutur dia.

Di sisi lain, Aliyanto, perwakilan perusahaan TWBP berharap RDP yang akan kembali digelar mampu menghasilkan solusi terbaik baik bagi perusahaan maupun warga. Sementara mengenai adnaya perjanjian pembagian porsi tenaga kerja di TWBP.

“Enggak ada itu isi perjanjian ‎seperti itu. Enggak ada,” kelit dia.

Sementara itu, Rifki Jauhari, perwakilan warga Desa Blambanganpagar menegaskan bahwa bukan hanya persoalan tenaga kerja, limbah, dan onggok saja yang mereka persoalkan. Persoalan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada warga sekitar juga menjadi perhatian mereka.

“Selama ini enggak pernah ada ‎dana CSR untuk warga sekitar. Silakan saja pihak perusahaan membantah seputar porsi tenaga kerja, yang terpenting perjanjiannya memang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, ‎kantor PT. Tunas Wibawa Bakti Persada (TWBP), Blambanganpagar, Lampung Utara terancam disegel oleh DPRD Lampung Utara. Langkah ini baru akan dilakukan jika pemilik perusahaan tidak mengindahkan pemanggilan berikutnya dari DPRD Lampung Utara.

“Jika sampai panggilan ketiga, pemilik perusahaan tidak juga datang maka PT. TWBP akan kami segel,” tegas Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, Jony Bedial usai rapat dengar pendapat bersama perwakilan perusahaan dan perwakilan warga Desa Blambanganpagar, Kamis pekan lalu.‎

Loading...