Terbelakang dan Dibiarkan Hilang?

  • Bagikan
Zulfikar Halim Lumintang
Zulfikar Halim Lumintang

Oleh : Zulfikar Halim Lumintang, SST

Wilayah yang berbatasan dengan negara lain atau wilayah perbatasan merupakan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena wilayah tersebut secara geografis terletak jauh dari wilayah pusat pemerintahan. Efeknya, secara batin cenderung untuk sering diabaikan perkembangannya. Namu,  pada akhir 2019 lalu, sempat ada wacana Pemerintah Pusat untuk menggeser ibukota negara ke Pulau Kalimantan dengan harapan pemerataan pembangunan. Kalimantan Timur secara resmi sudah dipilih Pak Presiden sebagai ibukota negara pengganti DKI Jakarta. Wacana tersebut tampaknya tidak terlihat lagi realisasinya, setelah wabah Covid-19 menghantam Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia yang merupakan negara kepulauan pasti memiliki banyak sekali wilayah perbatasan. Sebut saja, Pulau Kalimantan berbatasan darat dengan Malaysia. Kemudian Nusa Tenggara yang berbatasan darat dengan Timor Leste, dan Papua yang berbatasan darat dengan Papua Nugini.

Diantara wilayah tersebut, sepertinya Papua selalu menarik untuk dibahas. Banyak sisi positif yang harus dipertahankan dan sisi negatif yang harus dihilangkan. Sisi positifnya antara lain, Papua merupakan pulau pemilik panorama alam yang elok nan indah. Ya, tidak ada yang meragukan lagi tentang hal itu. Sehingga potensi pariwisata di Papua sangat bagus kedepannya.

Sampai saat ini pulau kedua terbesar di dunia itu masih terbagi ke dalam dua provinsi yakni Provinsi Papua yang beribukota di Kota Jayapura dan pecahannya Provinsi Papua Barat yang beribukota di Kota Manokwari. Bisa kita bayangkan luasnya tiap daerah kabupaten di Papua dan Papua Barat. Luasnya daerah di kedua provinsi tersebut tidak sesuai dengan jumlah penduduknya.

Sehingga menyebabkan pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Provinsi Papua Barat hanya mencapai 9 penduduk tiap km persegi dan Provinsi Papua mencapai 10 penduduk tiap km persegi. Dengan kepadatan penduduk yang sangat minim tersebut menempatkan Papua Barat dan Papua sebagai provinsi paling sepi di Indonesia, selain Kalimantan Utara.

Selain paling sepi di Indonesia, kedua provinsi di Pulau Papua tersebut juga dikenal paling miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021 mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Papua mencapai 26,86%. Angka tersebut berhasil menempatkan Papua sebagai urutan teratas provinsi paling miskin di Indonesia. Seakan tak mau ketinggalan, Papua Barat pun menyusul di urutan kedua dengan persentase penduduk miskin mencapai 21,84%.

Jadi bisa kita bayangkan, betapa memprihatinkan sekali kondisi disana, dengan jumlah penduduk yang sedikit kedua provinsi tersebut memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi di Indonesia. Dengan dasar tersebut, pemerintah berinisiatif untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran di Pulau Papua. Yang paling banyak dibicarakan adalah Jalan Trans Papua. Kita pasti sering mendengarnya, bagaimana tidak, pada tahun 2017 saja proyek yang rencananya akan menghubungkan Papua Barat dan Papua ini sudah dianggarkan dana segar sejumlah Rp 7,6 triliun.

Permasalahannya sekarang adalah, apakah kebijakan membangun infrastruktur fisik itu sudah tepat sasaran? Dalam sebuah pertemuan, Gubernur Papua sempat berdialog dengan salah seorang masyarakatnya. Beliau bertanya pada masyarakatnya tersebut. “Apakah anda sebagai masyarakat Papua pernah melewati jalan trans tersebut?” Masyarakat itu pun menjawab “tidak pernah.” Hal ini tentu memberikan teguran bagi pemerintah mengenai ketepatan pemilihan pembangunan infrastruktur fisik. Boleh membangun infrastruktur fisik, tapi jalan apakah menjadi prioritas utama? Itu yang perlu dikaji kembali. Mengingat anggaran yang terbatas, maka kebijakan harus pas.

Papua memang wilayah yang sangat sensitif, mengingat masih banyak sebagian dari masyarakatnya yang lebih memilih untuk hidup primitif. Kasus terbaru adalah tindakan rasis yang dialami oleh mahasiswa asal Papua di Surabaya. Seakan memiliki jiwa kebersamaan yang begitu tinggi, masyarakat yang tinggal di Papua pun tak mau ketinggalan untuk melancarkan aksi demonstrasinya. Mereka sepakat untuk menuntut tindakan rasis yang dialami saudaranya di Surabaya diusut tuntas. Namun apakah berhenti sampai disitu saja? Tidak.

Demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Papua berjalan dengan tidak kondusif. Berbagai fasilitas umum dirusak, dan distribusi Bahan Bakar Minyak di sekitar Manokwari menjadi terhambat. Sehingga secara otomatis, perekonomian juga lumpuh. Kalau sudah begini, apa gunanya membangun infrastruktur fisik kalau pada akhirnya dirusak oleh pribumi? Tentu sangat tidak elok. Pembangunan di Papua harus diawali dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) nya terlebih dahulu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat pun menjadi sorotan. Pada tahun 2021, BPS mencatat IPM Papua mencapai 60,62 yang menempatkan Papua menjadi provinsi dengan peringkat IPM paling buruk di Indonesia, sedangkan saudara mudanya Papua Barat sedikit lebih baik dengan IPM mencapai 65,26. Namun dengan angka tersebut Papua Barat hanya unggul di atas Papua, artinya hanya menempati posisi ke 33 dari 34 provinsi di Indonesia. Dengan meninjau IPM Papua dan Papua Barat, kita bisa mengetahui, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak lebih mereka butuhkan dibandingkan infrastruktur jalan yang mungkin hanya bisa dinikmati oleh segelintir pihak saja. Contohnya dari segi pengetahuan, dengan menilik Angka Melek

Huruf (AMH) yang dihasilkan oleh BPS, kita bisa mengetahui bagaimana kualitas masyarakat Papua dalam baca tulis. Tercatat pada tahun 2020 Papua memiliki AMH paling rendah di Indonesia, yakni hanya mencapai 77,97% saja. Angka yang sangat jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia, yang sudah mencapai 90% keatas.

Sebagian masyarakat yang masih hidup primitif membuat sebagian dari mereka gampang dirasuki oleh pola pikir separatisme. Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang merupakan gerakan separatis di Papua masih berkeinginan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Akibatnya, konflik dengan TNI pun masih belum usai.

Sungguh miris melihat kondisi saudara kita di ujung Timur Indonesia. Keadaan yang serba terbatas oleh fasilitas memang menjadi masalah yang kini coba dibenahi oleh pemerintah. Namun dengan memilih kebijakan pembangunan infrastruktur yang tepat, akan lebih mempermudah tercapainya tujuan pembangunan, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat.

Mari kita semua bersinergi agar Papua tidak lagi terbelakang, apalagi dibiarkan hilang.***

*Penulis merupakan Statistisi Muda BPS Kolaka, Sulawesi Tenggara

  • Bagikan