Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Terkait Informasi Publik, Wabup Lampura Minta OPD Tidak Hindari Wartawan

Terkait Informasi Publik, Wabup Lampura Minta OPD Tidak Hindari Wartawan

228
BERBAGI
Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo
Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Wakil Bupati Budi Utomo menginstrusikan kepada seluruh petinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Utara untuk tidak menghindari wartawan terkait dengan penyebarluasan informasi publik yang perlau diketahui oleh masyarakat.

‎‎”Instruksinya nanti seluruh OPD‎ tidak boleh menghindar manakala ada komunikasi baik itu tamu, wartawan, LSM,” kata dia, Senin (15/7/2019).

Kendati demikian, Budi mengatakan, setiap OPD juga layak memilah – milah informasi mana saja yang dapat disampaikan kepada publik dan informasi mana yang layak untuk dibatasi penyebarannya.

Budi beralasan, pemilahan i‎nformasi ini semata – mata hanya untuk menghindari adanya kesalahanpahaman dalam memahami informasi yang akan disampaikan.

‎”Memag ada keterbukaan informasi publik tapi ada hal – hal yang tidak semua yang dbiuka secara. Khawatir nanti salah mengintreprestasikannya,” papar mantan Kepala BPKA ini.‎
‎‎
‎Sebelumnya, sejumlah lembaga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lampung Utara disinyalir menerapkan sistem informasi satu pintu di instansi mereka. Dampaknya: hanya kepala instansi yang berhak memberikan informasi kepada para pewarta yang membutuhkan informasi.
Sistem ini dikeluhkan banyak awak media karena menghambat mereka untuk mendapatkan informasi publik.

Sistem informasi satu pintu ini di antaranya diduga diterapkan ‎di Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Terkuaknya nama – nama instansi yang menerapkan sistem ini merupakan pengalaman yang langsung dialami oleh wartawan Teraslampung.com dan pewarta lainnya saat mendatangi kantor instansi – instansi (kecuali dinas kesehatan) tersebut belakangan ini.

“Silakan langsung ke pak kepala dinas saja yang memberikan keterangan,” terang Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, Surya Ardianto salah satu pejabat saat dikonfirmasi.

Surya beralasan, tujuannya dari ‘sistem’ ini ialah supaya informasi yang disajikan dapat benar-benar akurat dan dipertanggungjawabkan dan bukannya untuk menghambat penyebaran informasi.

Loading...