Beranda News Pusiban Terkait Isu Masalah Pembebasan Lahan, Menteri BUMN Rini Soemarno Sidak ke Sabah...

Terkait Isu Masalah Pembebasan Lahan, Menteri BUMN Rini Soemarno Sidak ke Sabah Balau

181
BERBAGI
Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan keterangan kepada para wartawan usai sidak di lokasi proyrek JTTS di Sabah Balau, Lampung Selatan, Rabu (27/5/2915).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Masalah pembebasan lahan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Lampung di ruas Bakauheni—Terbanggi Besar menyita perhatian Menteri BUMN Rini Soemarno. Usai menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pejabat Pemprov Lampung, Rabu siang (27/5), Rini pun langsung melakukan insoeksi mendadak e lokasi pembangunan JTTS di Sabah Balau, ;ati Agung, Lampung Selatan.

Rini mengatakan sidak  dilakukan karena pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada masalah terkait pembebasan lahan  pembangunan JTTS ruas jalan Bakauheni-Terbanggi Besar.

“Pihak kami  mendapat informasi bahwa ada masalah soal pembebasan , terkait PBB dan izin pembebasan. Untuk itu perlu ada langkah langkah untuk  mengkondisikan  agar lancar,” katanya.

Menurut Rini  Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan JTTS ruas Bakauheni-Palembang selesai Juni 2018. Sebab itu, dirinya selalu memantau perkembangan proyek tiap saat.

“Ya targetnya Tol Bakauheni tembus ke Palembang selesai pertengahan 2018,”ujarnya..

Rini mengatakan, untuk mempercepat pembangunan JTTS, Kementerian BUMN bersama Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan mengambil langkan nonkonfensional, tidak seperti pembangunan jalan tol lain pada umumnya.

“Ini dilakukan agar tidak ada kendala dan pembangunan tol ini tidak berhenti untuk mengejar target kita,” jelasnya.

Untuk itu, Rini mengharapkan agar  tim persiapan pembebasan lahan tol yang dibentuk Pemprov Lampung dapat bergerak cepat untuk menentukan penetapan lokasi (Panlok).

“Di Sabah Balau ini sepanjang 2,9 kilometer lahan milik PTPN VII. Ini belum ada Panloknya, kita minta ini segera dikirim ke Kemenpupera,” tandasnya.

Panlok jalur tol ini nantinya akan diserahkan Kemenpupera ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, untuk mengukur ulang subjek dan objek lahan proyek JTTS.

“Lahan PTPN VII juga akan diukur, nanti BPN akan menghitung batang karet yang akan ditembang untuk mendapatkan ganti rugi,” terangnya.

Untuk masalah ganti rugi,  Pemerintah Pusat sudah memiliki tim independen penilai harga tanah (apparsial). Namun,  dia belum bisa menyebutkan tim apparsial tersebut. “Sudah terbentuk (apparsial), nanti setelah BPN mengukur ulang, baru tim ini turun,” ujarna.


Mas Alina Arifin

Loading...