Beranda News Pusiban Terkait Konflik Lahan Prokimal Lampung Utara, DPRD Lampung Rapat dengan Petinggi TNI

Terkait Konflik Lahan Prokimal Lampung Utara, DPRD Lampung Rapat dengan Petinggi TNI

358
BERBAGI
Rapat Komisi DPRD Lampung dengan Mabes TNI terkait penyelesaian konflik lahan Prokimal Lampung Utara, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Komisi  I DPRD Lampung mengikuti rapat dengan para petinggi TNI guna mencari solusi masalah sengketa tanah masyarakat Madukoro dan Pemukiman Angkatan Laut (Kimal), di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung  yang hadir dalam rapat itu antara lain  Bambang Suryadi, Miswan Rodi, Mardani Umar, Suprapto, dna  Apriliati

Kronologis sengketa tersebut bermula dari kelompok tani Harapan Jaya Desa Madukoro memasukkan surat  ke DPRD Provinsi KMD, lalu Ketua DPRD Lampung mendeposisikan ke komisi I untuk ditindaklanjuti.

Mereka melaporkan  masyarakat telah  memiliki sertifikat hak milik sebanyak 55 buku. Selain itu, lahan telah ditanami singkong dan sawit, namun tiba-tiba ka Kimal  tidak memperkenankan menggarap lahan dan  memanen. Bahkan, jalan untuk ke lokasi diportal dan dijaga marinir  bersenjata dengan alasan tanah tersebut milik Kimal.

“Hasil rapat kami dengan Pemda LU dan BPN bahwa tanah  tersebut tidak masuk dalam wilayah pemukiman Kimal. Sedangkan, hasil rapat di mabes TNI AL Cilangkap, menurut AL masuk wilayah kimal,” jelas Mardani.

Mardani mengungkapakan, sebelum sertifikat di terbitkan ada waktu sanggah.

“Mengapa sanggahan tersebut tidak dilakukan Kimal?” tanya Mardani.

Menurut UUPA , sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan absolute, yang bisa membatalkan sertifikat adalah pengadilan.

Masalah ini dari Komisi I DPRD Provinsi Lampung akan  dibawa ke Komisi II DPR RI hari ini untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut dengan rapat bersama  KASAL dan BPN. “Saya berharap   ada solusi terbaik untuk masyarakat Madukoro dan Kimal,” pungkas Mardani.