Terkait Opini WDP dari BPK, Ini Empat OPD Pemkab Lampura yang Disorot

  • Bagikan
Kantor Bappeda Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Penyebab didapatnya opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemkab Lampung Utara tahun 2020 akhirnya terkuak. Salah satunya adalah diduga akibat temuan kelebihan pembayaran dalam belanja perjalanan dinas di empat OPD.

Nilai temuan itu pun terbilang sangat fantastis karena mencapai miliaran rupiah. Temuan BPK itu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab dengan nomor 27B/LHP/XVIIIMBLP/05/2021 pada tanggal 2 Mei 2021.

Empat OPD yang kedapatan melakukan kelebihan pembayaran dalam belanja tersebut di antaranya Sekretariat Daerah, Bappeda, dan Sekretariat DPRD. Temuan kelebihan anggaran yang terbesar terjadi di Sekretariat DPRD Lampung Utara.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lampung Utara agar memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan sejumlah kepala OPD terkait untuk melakukan pelbagai langkah.

Langkah yang harus diambil itu di antaranya menyusun anggaran perjalanan dinas secara rinci sesuai dengan kebutuhan riil, memperbaiki mekanisme pembayaran belanja perjalanan dinas, serta memroses dan menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.‎ Dalam LHP itu disebutkan juga bahwa kelebihan pembayaran di Sekretariat Daerah telah dikembalikan ke rekening kas daerah.

BACA JUGA:   Puluhan Kontraktor Kembali Ngluruk Kantor Pemkab Lampura

Sayangnya, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Lampung Utara, M. Salahuddin HS ketika dikonfirmasi terkait temuan BPK tersebut terlihat enggan mengomentari hal tersebut. Ia hanya menyarankan untuk menanyakan persoalan itu ke pimpinan DPRD.

“‎Langsung ke pimpinan (DPRD) aja,” kata dia sembari berlalu dengan mobil dinasnya, Rabu (2/6/2021).

Kekecewaan kembali dialami saat mencoba menemui Kepala Bappeda Lampung Utara untuk menindaklanjuti temuan BPK itu. Jangankan berhasil menemui pejabat Bappeda, berhasil masuk ke dalam kantor itu pun tidak. Penyebabnya tak lain karena pintu masuk utama terkunci dari dalam. Berulang kali diketuk dari pelan hingga keras pun, pegawai Bappeda sama sekali tidak ada yang ke luar untuk membukakan pintu.

Sebelumnya, laporan keuangan Pemkab Lampung Utara tahun anggaran 2020 hanya mendapat predikat ‎Wajar dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan begitu, s‎elama dua tahun terakhir kepemimpinannya, Bupati Budi Utomo belum mampu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian seperti tahun – tahun sebelumnya.

BACA JUGA:   Fraksi PAN Minta Pemkab Lampung Utara Hentikan Kegaduhan

“Laporan keuangan Pemkab Lampung Utara tahun 2020 ‎kembali mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian atau WDP,” jelas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lampung Utara, M. Antoni, Rabu (2/6/2021).

Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemkab Lampung Utara itu ‎dilakukan sepekan sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Bupati Budi Utomo dan Ketua DPRD Lampung Utara, Romli yang menerima LHP itu langsung dari pihak BPK.

“Penyerahannya dilakukan sebelum lebaran lalu,” terang dia.

‎Ia mengatakan, predikat WDP itu diberikan oleh BPK lantaran mereka menemukan sejumlah proses administrasi yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Kesimpulan itu mereka ambil setelah sejumlah pihak tak mampu memberikan pengakuan yang tepat terkait administrasi keuangan yang ada di instansinya masing – masing.

“Itulah yang menyebabkan LKPD kita kembali dapat predikat WDP,” katanya.

 

  • Bagikan