Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Terkait Pegawai akan Dipolisikan, Sekab Lampura akan Pangggil Kadis PUPR

Terkait Pegawai akan Dipolisikan, Sekab Lampura akan Pangggil Kadis PUPR

740
BERBAGI
Sekab Lampung Tengah, Samsir
‎Sekkab Lampung Utara, Samsir

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi-‎-Sekretaris Kabupaten Lampung Utara (Sekkab Lampura), Samsir menganggap sikap Syahbudin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) yang akan menempuh jalur hukum terkait penyegelan kantornya hanyalah luapan emosi sesaat.

‎”(Rencana pelaporan itu) Mungkin hanya reaksi spontan karena luapan emosi sesaat dari Pak Syahbudin. Tapi, selaku pembina pegawai, beliau akan saya panggil (terkait rencana itu)” terang Sekkab Samsir, di ruangannya, Selasa sore (12/12/2017).

‎Secara tersirat Samsir mengatakan bahwa aksi penyegelan yang dilakukan oleh bawahan Syahbudin tersebut bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Sebab, aksi ini timbul akibat dari kekecewaan para pegawai Dinas PUPR yang telah lama belum menerima hak – haknya.

‎”Itu aksi spontanitas. Mungkin karena haknya tidak diterima. (Jadi) Kita maklumi,” kata dia.

BACA: Pegawai Penyegel Kantor Dinas PUPR Lampura Diancam akan Dipolisikan

Sejatinya, ‎menurut Samsir, kondisi yang dialami oleh para pegawai Dinas PUPR itu sebenarnya dialami juga oleh para pegawai lainnya di pelbagai instansi. Semua ini dikarenakan kondisi keuangan yang belum memungkinkan untuk merealisasikan hal itu.

“Mereka (pegawai Dinas PUPR) tidak sendirian yang ‎belum terealisasi hak – haknya. Hampir semua pegawai di dinas – dinas lainnya seperti itu,” jelasnya.

Sebagai respons dari aksi tersebut, pihaknya telah menyarankan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) untuk segera menyalurkan hak – hak para pegawai jika memang kondisi keuangan memungkinkan. Namun, untuk kepastian apakah Pemkab memiliki dana yang cukup untuk menyalurkan hal itu, ia mengaku tak begitu mengetahuinya.

BACA: Tujuh Bulan Honor Macet, Para Pegawai Dinas PUPR Lampura Segel Kantor

“Saya sudah perintahkan pak Budi untuk usahakn itu (pembayaran gaji atau lainnya) bagaimanapun caranya. Tapi, itu hanya (sekedar) saran. Soal uang ada atau tidak ada, yang lebih tahu itu pak Budi (Kepala BPKA)” jelasnya.‎

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Syahbudin mengancam akan ‘mempolisikan’‎ aksi penyegelan kantor yang dilakukan oleh bawahannya jika memang terindikasi melanggar hukum.

Ancaman ini dilontarkannya tak lama setelah kantornya disegel oleh sejumlah bawahannya dengan menggunakan rantai dan gembok, Senin (11/12/2017) sekitar pukul 08.45 WIB. Penyegelan ini merupakan puncak kekecewaan mereka terhadap macetnya pembayaran honor kegiatan selama tujuh bulan terakhir.

“‎Saya akan pelajari dulu tujuan aksi ini. Akan saya laporkan ke penegak hukum jika melanggar (hukum. Motivasinya apa, saya belum tahu‎,” tegas Syahbudin usai membuka kembali kantornya yang sempat disegel oleh bawahannya sendiri, Senin (11/12/2017).

Secara tidak langsung, Syahbudin menyayangkan aksi ini karena apa yang dilakukan ini sangat tidak tepat. Sebab, persoalan keterlambatan pencairan honor kegiatan dan gaji para honorer bukan lagi tanggung jawab instansinya karena pengajuan pencairan telah lama disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) pada bulan Mei 2017 lalu.

“Kalau soal honor jangan tanya saya, tanyakan ke BPKA, sudah diajukan semua, silakan tanyakan saja ke situ (BPKA,red),”jelasnya.

 

BACA JUGA: Bupati Agung Ilmu Mangkunegara Bantah Pemkab Lampung Utara Bangkrut