Beranda News Pusiban Terkait Pilkada Serentak, Inilah Sembilan Kesimpulan dan Rekomendasi KI Lampung

Terkait Pilkada Serentak, Inilah Sembilan Kesimpulan dan Rekomendasi KI Lampung

250
BERBAGI

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com– Komisi Informasi Provinsi Lampung menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Keterbukaan Informasi Publik Mewujudkan Pilkada Bersih”, di Begadang Resto, Bandarlampung, Kamis (12/11).

FGD yang merupakan rangkaian program kerja KI Provinsi Lampung tahun 2015 ini itu fokus pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dalam hal ini Perki No1 2014 yang terkait dengan pilkada serentak tahun 2015.

Selain Ketua KI Lampunh Dery Hendryan dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung Sumarju Saeni, hadir pula perwakilan  parpol, komisioner KPU, Bawaslu, pemimpin redaksi media massa, ormas, OKP, akademisi, dan mahasiswa.

Kesimpulan dan rekomendasi FGD KI Lampung tersebut antara lain, pertama,keterbukaan informasi pilkada adalah hak masyarakat. Hak untuk memperoleh informasi dalam pemilu adalah merupakan hak konstitusi setiap warga negara dan dijamin oleh pasal 28F UUD 1945 dan  UU No.14 th 2008 tentang KIP sehingga harus digunakan semaksimal mungkin oleh masyarakat dalam upaya mendorong keterbukaan informasi pilkada serentak tahun 2015.        

Kedua, harus dipahami bahwa keterbukaan informasi dalam pilkada, mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian menjadi domain semua publik.

Ketiga, kterbukaan informasi pilkada bagi penyelenggara adalah suatu kewajiban dan keharusan yg harus dilakukan dalam upaya menjamin pilkada yang bersih, transparan, akuntabel dan jujur.

Keempat, penting dijalin hubungan yg harmonis dan sinergis antara sesama penyelenggara pilkada, juga penyelenggara pilkada dengan masyarakat sebagai sebuah bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas.

Kelima, sukses pilkada bersih, transparan dan akuntabel adalah bagian tanggungjawab kita bersama penyelenggara pemilu, stake holder dan masyarakat.                    

Keenam, perlu terus menerus dilakukan upaya sosialisasi dan literasi serta edukasi ke Badan Publik dan masyarakat tentang seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada.

Ketujuh, media cetak dan elektronik harus menjadi garda terdepan yang turut membantu mensukseskan implementasi Keterbukaan Informasi Pilkada khususnya di Provinsi Lampung.                          

Kedelapan, perlunya dibentuk PPID di badan publik pnyelenggara pemilu, PPID perlu dibentuk dismping sbg kwjiban yg disyratkn dlm UU jg untuk mmprmudh kerja penyelenggara dlm hal pendokumentasian, penyimpanan dan penyebarluasan info khususnya ktika ada problem hukum Sperti gugatan keberatan paslon dan sengketa di MK.              

Kesembilan, informasi yang dikecualikan harus terlebih dahulu dilakukan uji konsekuensi dgn cara seksama dan penuh ketelitian oleh PPID badan publik. Kemudian sepanjang tdk ada uji konsekuensi atau hasil uji konsekuensi tdk berakibat seperti yang tertera dlm Pasal 17 UU No 14 tahun 2008 ttg KIP, maka tidak bisa dikatakan sbg informasi yang dikecualikan oleh badan publik.

Loading...