Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Terkait Proyek MP3KI, Pejabat dan Mantan Pejabat BPMPD Lampung Utara Diperiksa Kejaksaan

Terkait Proyek MP3KI, Pejabat dan Mantan Pejabat BPMPD Lampung Utara Diperiksa Kejaksaan

278
BERBAGI
Ilustrasi

Feaby/Teraslampung.com

KOTABUMI–Kepala Bidang Sosial Budaya (Kabid Sosbud) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Salomah membenarkan bahwa beberapa  pejabat dan mantan pejabat BPMD telah diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Kotabumi seputar program kegiatan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) tahun 2014.

“Memang kami akui kalau ada pihak kami dan mantan pejabat BPMD telah diperiksa Kejaksaan terkait MP3KI,” kata Salomah, di kantornya, Senin (18/8).

Menurut Salomah, pejabat dan mantan pejabat BPMD yang telah diperiksa itu di antaranya bawahannya langsung yakni Kepala Sub Bidang Bina Masyarakat dan mantan Kepala Bidang Sosbud. Menurutnya, pemeriksaan itu dilakukan pada sekitar bulan Juli silam. “Pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka (Kejaksaan) seputar administrasi program MP3KI,” tuturnya.

Salomah mengungkapkan, pemerksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap semua program MP3KI yang tersebar hampir pada semua Kecamatan.

“Seluruh program MP3KI diperiksa Kejaksaan baik yang diduga bermasalah maupun yang tidak bermasalah,” papar dia.

Sementara saat dimintai tanggapannya terkait kenekatan pihak BPMD yang sengaja mencairkan 100 persen dana MP3KI yang diajukan oleh pengelola kegiatan di setiap Kecamatan meski kegiatannya belum memenuhi standar, Salomah beralasan apa yang dilakukan pihaknya lantaran tak ingin dianggap menghambat.

“Serba salah juga. Dicairkan salah, enggak dicairkan kami dianggap menghambat oleh mereka (pengelola MP3KI),” bebernya.

Lebih jauh Salomah memaparkan bahwa hingga kini terdapat setidaknya tiga kecamatan yang proyek MP3KI-nya masih belum rampung dikerjakan meski batas waktu pengerjaan proyek itu telah jauh melampaui batas yakni tanggal 31 Maret 2015. “Ketiga Kecamatan itu yakni Kecamatan Abung Tengah, Tanjung Raja, dan Muara Sungkai. Mereka (pengelola kegiatan) janji akhir bulan ini semuanya selesai,” jelas dia.‎

‎Sebelumnya, Kejari Kotabumi diketahui sedang membidik program MP3KI yang diduga sarat penyimpangan. Penyelidikan atas program ini berdasarkan laporan masyarakat karena adanya beberapa pengerjaan kegiatan program MP3KI yang diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran. Kini, tahapannya baru sebatas mengumpulkan keterangan dan bukti dari lapangan.

“Untuk nominal anggaran ke Kecamatan dan desa bervariasi mulai dari Rp2 miliar hingga Rp3 Miliar. Kegiatannya juga berbeda-beda. Total dananya sekitar Rp53 Miliar,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari, Ardi Wibowo.‎