Terkait Tudingan “Money Politic”, Tim Herman HN Laporkan Anggota Panwaslu Ngambur ke Polda

  • Bagikan
Tim Advokasi Herman HN-Sutono menunjukkan bukti laporan terhadap anggota Panwaslu Ngambur, Pesisir Barat,ke Polda Lampung,Selasa (29/5/2018).
Tim Advokasi Herman HN-Sutono menunjukkan bukti laporan terhadap anggota Panwaslu Ngambur, Pesisir Barat,ke Polda Lampung,Selasa (29/5/2018).

TERASLAMPUNG.COM — Tim Advokasi pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Lampung, Herman HN-Sutono melaporkan anggota Panwaslu Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Hipzon, ke Polda Lampung, Senin (29/5).

Resimen Kadafi, anggota tim Advokasi Herman-Sutono, melaporkan ke Polda Lampung didampingi Koordinator Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Bengkunat Zaidi dan Liasion Officer Heman HN-Sutono, Dedi Amrullah.

Dalam laporannya Resmen Kadafi menyebutkan Hipzon selaku anggota Panwaslu Ngambur yang sudah menyebarkan kabar tidak benar Bimtek Saksi KPU Paslon Herman-Sutono di Kecamatan Ngambur Pesisir Barat pada Selasa (22/5).

Resimen Kadapi mengatakan Hipzon telah menyebarkan kabar pasangan calon nomor dua melakukan “money politic”. Padahal, amplop yang dibagikan, uang saksi, katanya.

Menurut Resmen, akibat kejadian tersebut, Zaini mengalami tekanan psikologis dan psikis. Dari 45 peserta Bimtek Saksi, Hipzon menyita dua barang bukti dari peserta.

Resmen Kadafi menuntut Hipson mempertanggungjawabkan secara hukum percobaan perampasan, pencemaran nama baik dan penyebarkan berita hoax atau kabar bohong. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Aswin Sipayung mengatakan akan menerima laporan jika Bawaslu yang menyerahkan perkaranya untuk disidik.

Sementara Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan laporan Tim Advokasi Herman-Sutono ke Polda Lampung merupakan intimidasi keras terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

Khoir, panggilan Fatikhatul Khoiriyah, menyayangkan adanya laporan Zaidi, koordinator Saksi Paslongub No.2, terhadap Hipzon, Panwaslu Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, ke Polda Lampung, Selasa (29/5).

Menurut Fatikhatul Khoiriyah, masalah pemberian sejumlah uang kepada para saksi tersebut masih dalam proses pihaknya dan masih belum dapat dikatakan melanggar atau tidak. Dia melihat beredarnya foto terkait masalah tersebut lewat media sosial masih wajar dalam rangka pengawasan publik. Fatikhatul Khoiriyah akan mengkonfirmasinya ke Pesibar, Rabu (30/5/2018).

TL/SLS

  • Bagikan