Terkesan Formalitas, Rapat Komisi IV Kasus Bilik Disinfektan Antiklimaks

  • Bagikan
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Arnol Alam (kedua dari kiri).
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Arnol Alam (kedua dari kiri).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Rapat pembahasan seputar polemik bilik disinfektan yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD bersama Dinas Kesehatan Lampung Utara, Senin (29/3/2021) tak ubahnya hanya formalitas belaka. ‎Buktinya, tak ada sikap apapun dari Komisi IV terkait temuan BPK tersebut.

“Tadi sudah disampaikan oleh ‎pihak Dinas Kesehatan kalau yang mereka laksanakan itu sudah sesuai aturan,” terang Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Arnol Alam didampingi oleh Sekretaris dan anggota komisi lainnya seperti Ali Darmawan, Dewi Murni, Wansori, dan Ibnu Hajar usai rapat.

Ia menuturkan, rapat bersama ini tak hanya membahas seputar bilik disinfektan melainkan juga membahas polemik insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Kedua persoalan itu merupakan hasil temuan BPK.

“Tapi, persoalan ini juga sedang didalami oleh pihak Inspektorat. Silakan ke Inspektorat,” jelasnya.

Di tempat sama, Wansori, anggota Komisi IV lainnya menegaskan, ‎apabila penyimpangan dalam pengadaan bilik disinfektan itu memang benar adanya maka hal itu menjadi tanggung jawab masing – masing individu.

“Jika ada penyimpangan maka tanggung jawabnya ada di individu masing – masing,” tegas dia.

Permasalahan mengenai proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 berawal dari hasil temuan BPK.‎ BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020.

Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Ringkasnya, hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Loading...
  • Bagikan