Terlambat, Pemkab Lampura Tetap Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2021

  • Bagikan
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–Meskipun batas waktu penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 jatuh pada Juli lalu, namun Pemkab Lampung Utara ternyata baru menyampaikan rencana rancangan itu pada awal pekan lalu.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli membenarkan, usulan rancangan perubahan KUA-PPAS tahun 2021 itu telah disampaikan pada mereka. Rancangan tersebut akan mereka tindak lanjuti melalui ‎rapat pimpinan. Jika hasil rapat pimpinan disepakati untuk diteruskan ke tahapan selanjutnya maka akan segera ditentukan jadwal sidang paripurna rancangan perubahan KUA-PPAS.

“Setelah rapim akan ada rapat Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal sidang paripurna penyampaian rancangan perubahan KUA-‎PPAS tahun 2021,” terang Romli, Selasa (7/9/2021).

Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan, langkah cepat mereka lakukan ini ‎sengaja dilakukan karena waktu yang tersedia memang tidak banyak. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus segera disahkan pada bulan September ini.

“Kalau tidak, bisa tidak diterima oleh Pemerintah Provinsi Lampung,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, politisi besutan SBY itu juga sempat menjelaskan alasan penundaan sidang paripurna kesepakatan Rancangan KUA-PPAS tahun 2022‎. Penundaan itu dikarenakan kekhawatiran mereka akan adanya rencana pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Ada kemungkinan pemotongan anggaran dari pusat sehingga takutnya nanti setelah disahkan, hal itu benar terjadi. Itulah alasan penundaan sidang itu,” kata dia.

Kendati ‎waktu untuk pembahasan RAPBD tahun 2022 masih cukup panjang, namun pihaknya akan segera menjadwalkan sidang paripurna penandatanganan rancangan KUA-PPAS tahun 2022. RAPBD tahun 2022 paling lambat disahkan pada November mendatang.

“Secepatnya akan disahkan karena RAPBD tahun 2022 harus sudah disahkan paling lambat pada November mendatang,” tuturnya.

Pada pasal 90 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan ‎bahwa Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.‎

  • Bagikan