Beranda Hukum Korupsi Ternyata Saat OTT Komisioner KPU Harun Masiku Ada di Indonesia, Ini Kata...

Ternyata Saat OTT Komisioner KPU Harun Masiku Ada di Indonesia, Ini Kata Yasonna Laoly

2082
BERBAGI
Pria diduga Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terekam oleh CCTV di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020. Pria yang diduga Harun Masiku terlihat pada pukul 17.15 WIB. Istimewa
Pria diduga Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terekam oleh CCTV di selasar Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 7 Januari 2020. Pria yang diduga Harun Masiku terlihat pada pukul 17.15 WIB. Istimewa

TERASLAMPUNG.COM — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengakui tersangka kasus suap Harun Masiku telah berada di Indonesia pada 7 Januari lalu. Artinya, saat operasi penangkapan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi keesokan harinya, Harun telah berada di Indonesia.

Pengakuan itu sekaligus memperjelas informasi bohong yang selama ini beredar: bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri saat OTT terhadap Wahyu Setiawan dilakukan KPK.

Sebelumnya, pihak Imigrasi dan Yasonna menyatakan sejak pergi ke Singapura pada 6 Januari lalu, Harun belum kembali ke Indonesia. Beberapa hari terakhir Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, juga mempertegas informasi tersebut. Namun, sejumlah data yang diungkapkan Tempo yang disertai foto-foto akhirnya membuktikan informasi itu bohong belaka.

Tentang hal ini, Yasonna berdalih kesalahan pelaporan itu disebabkan gangguan sistem informasi.

I swear to God, itu karena error,” kata Yasonna kepada Tempo, Rabu, 22 Januari 2020.

Dalam konferensi pers di kantornya, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie mengatakan Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Tapi ia baru menginformasikannya dengan alasan terjadi keterlambatan pada sistem informasi keimigrasian. “(Keterlambatan) ini tak lazim terjadi, tapi kalau mati lampu di Bandara Soekarno-Hatta, itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kami lakukan pendalaman,” kata dia.

Ronny berdalih bahwa lembaganya tidak secara sengaja memberikan informasi yang keliru kepada publik. “Data yang saya terima dari sistem saat saya memberikan informasi ke media sebelumnya bukanlah kesengajaan,” ujarnya.

Istana turun tangan menyikapi kekeliruan informasi tersebut. “Kami sedang mencari tahu mengapa bisa ada perbedaan informasi seperti itu,” kata juru bicara presiden bidang hukum, Dini Purwono.

Yasonna dan Ronny baru mengakui keberadaan Harun di Indonesia setelah Koran Tempo membongkar data penerbangan dan kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta.

Harun terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Bandara Changi, Singapura, pada 6 Januari lalu.

Sehari kemudian, Harun kembali dari Singapura menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7156. Pesawat dengan nomor registrasi PK-LAW ini terbang pada pukul 16.35 waktu setempat dari Gate A16 Bandara Changi. Hasil penelusuran Tempo diperkuat oleh rekaman kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta serta pengakuan Hildawati Jamrin, istri Harun.

Pada saat operasi penangkapan, tim KPK mengejar Harun, tapi ia menghilang di kawasan kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan. KPK hanya menangkap Wahyu dan tujuh orang lainnya. Wahyu diduga menerima suap dari Harun.

Suap ini diduga untuk memuluskan jalan Harun menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Wahyu dan Harun, bersama Saeful Bachri dan Agustiani Tio Fridelina-keduanya mantan calon legislator PDIP-ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka sudah ditahan, kecuali Harun yang buron.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, menilai bahwa pengaburan informasi tentang keberadaan Harun menjadi indikasi perintangan penyidikan kasus dugaan suap Wahyu Setiawan. Ia mendesak KPK mengusutnya. “Dalam semua kejahatan politik atau serius, enggak cuma perencanaan, tapi selalu ada penghilangan jejak dan upaya menghindari hukum,” kata dia.

Menurut Asfi, penyidik KPK perlu memeriksa Yasonna dan para pejabat Imigrasi untuk membuktikan dugaan mereka sengaja berbohong untuk mengacaukan penyidikan perkara korupsi. “Kepala Bagian Humas Imigrasi perlu dipanggil untuk ditelisik apakah pernyataannya murni fakta, ditekan, atau disuruh seseorang,” ujarnya.

sumber: Tempo

Loading...