Tersangka Kasus Kios Mini Dinas Kelautan dan Perikanan Bertambah

  • Bagikan

Zainal Asikin/teraslampung.com

ilustrasi/designweek

BANDARLAMPUNG–Perkara dugaan korupsi proyek pembangunan kios mini di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandarlampung tahun 2012 yang merugikan negara sekitar Rp300 juta bertambah satu tersangka.  Hal itu diketahui setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung menerima SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari penyidik Polresta Bandarlampung.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bandarlampung, Fredy Simanjuntak mengakui jika pihaknya telah menerima SPDP baru beberapa waktu lalu, terkait perkara dugaan korupsi Kios Mini DKP Kota Bandarlampung yang ditangani Polresta Bandarlampung.

“Kami terima satu SPDP lagi dengan tersangkanya seorang konsultan pengawas. Tapi untuk mengenai namanya, lupa saya karena SPDP nya itu dipegang sama jaksa penyidiknya,” kata Fredy, Rabu (10/12).

Fredy mengatakan, dengan adanya SPDP tambahan tersebut, berarti ada penambahan tersangka baru dalam perkara kios mini.

“Ya kalau mereka (Polresta) kirimkan SPDP, berarti mereka sedang menyidik perkara itu dan dalam SPDP itu tercantum nama tersangkanya, tapi ya itu saya bilang tadi, saya lupa namanya,” kata dia.

Sementara untuk tersangka lain, diakuinya, hingga kemarin, berkas dua tersangka yang melibatkan anggota DPRD Kota Bandarlampung 2014, Agus Sujatma dan Hendrik (rekanan) masih belum lengkap atau masih P19. Berkas keduanya bisa dinyatakan lengkap atau P21, jika dalam penelitian JPU memang dinyatakan sudah lengkap.

“Belum dikembalikan berkasnya oleh mereka (Polresta) ke kami. Yang jelas kami sifatnya menunggu saja sampai berkas dua tersangka, Agus Sujatma dan Hendrik dilengkapi oleh penyidik Polresta Bandarlampung. Yang bisa menyatakan berkas itu lengkap atau tidaknya, ya kami,” jelasnya.

Ia berharap penyidik Polresta segera melengkapi berkas tersebut, mengingat dua tersangka lainnya yakni Agus Mujianto dan Ery, sudah menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

“Saya sih berharap berkas itu kami nyatakan lengkap, tapi mau gimana lagi kalau memang belum lengkap. Seharusnya para tersangka itu, bisa dijadikan satu meja dipersidangan, karena kan perkara ini satu, Cuma beda berkas saja. Dan saksi-saksinya pun pasti sama,” tegas dia.

Diketahui, dalam korupsi pembangunan Kios Mini pemasaran hasil perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandarlampung, Polresta Bandarlampung menetapkan empat tersangka yakni Agus Sujatma, Hendrik, Ery Adil Rahman dan Agus Mujianto.

Dalam pembangunan kios mini, DKP Bandarlampung mendapat anggaran yang bersumber dari APBN dan dana pendamping APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp1,5 miliar. Dalam proses tender, dimenangkan Hendrik selaku Direktur CV Tita Makmur Cahaya. Kemudian Hendrik memberi kuasa kepada Ery Adil Rahman sebagai kuasa direktur.

Dalam perjanjian kontrak kerja sama antara CV Tita Makmur Cahaya yang merupakan rekanan DKP, ada tanda tangan Hendrik yang dipalsukan. Lalu proses pengerjaannya, Ery bekerja sama dengan Agus Sujatma, namun hanya atas dasar kepercayaan dan tanpa ada bukti tertulis.

Peran Agus Sujatma sendiri sebagai penyandang dana dan yang pemilik paket proyek serta pengorder barang-barang yang digunakan dalam proyek tersebut. Namun, ternyata barang yang dipesan, dibeli, dan dibayar Agus Sujatma tidak merujuk spesifikasi yang tertulis dalam kontrak kerja yang sudah disepakati dengan DKP.

Baca Juga: Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan: Merugikan Negara Rp 685 Juta, Para Tersangka tidak Ditahan

  • Bagikan