Beranda Politik Tidak Ada yang Boleh Halangi Sosialisasi Bakal Calon Kepala Daerah

Tidak Ada yang Boleh Halangi Sosialisasi Bakal Calon Kepala Daerah

1021
BERBAGI
Dengar pendapat Komisi I DPRD Kota Bandarlampung dengan KPU, Bawaslu, Poltabes dan Kodim 0410 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bandarlampung, Rabu (12/8/2020).

TERASLAMPUNG.COM — Sosialisasi yang dilakukan oleh bakal calon walikota dan wakil di Kota Bandarlampung tidak boleh dihalangi-halangi oleh siapapun karena tidak ada aturannya.

Hal itu terungkap dalam dengar pendapat (hearing) antara Komisi I DPRD Kota Bandarlampung dengan KPU, Bawaslu dan lurah-lurah dan camat serta Poltabes, Kodim 0410 terkait viralnya video pelarangan sosialisasi di beberapa kelurahan serta beredarnya selebaran tolak politik uang yang menggunakan logo KPU, Bawaslu dan Pemkot Bandarlampung, di ruang sidang utama Kantor DPRD Bandarlampung, Rabu, 12 Agustus 2020.

“Sosialisasi itu targetnya mengenalkan diri meningkatkan popularitas kegiatan ini tidak ada dalam aturan KPU. Beda dengan Kampanye, yang mengajak orang untuk memilih dan sudah ada calon, aturannya jelas ada waktu dan tempat serta anggaran,” jelas Komisioner KPU Fery Triatmojo.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Bawaslu, Chandrawansyah. Ia  mempersilakan balon untuk sosialisasi tapi jangan memberikan sembako untuk memilihnya.

“Saya jujur saja Bawaslu tidak melarang masyarakat untuk sosialisasi memberikan bantuan silahkan tapi jangan dengan embel-embel jangan pilih salah satu calon atau tolak calon lain karena ini melanggar etika politik,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam video yang viral para lurah melarang tim Yusuf Kohar – Tulus Purnomo Bersama (Yutuber) dan Partai Golkar, anggota Komisi I DPRD Bandarlampung dari Fraksi Golkar, Benny Halomoan Mansyur menyayangkan ketidakhadiran aparat keamanan.

“Saya menyayangkan aparat keamanan Babinkamtibmas dan Babinsa dalam video tersebut tidak ada. Kalau ada mereka kan bisa menjadi penengah.Kami yakin aparat tahu kejadian tersebut. Harapannya aparat keamanan bisa jadi penengah tentu berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Benny.

Ketua Komisi I Hanafi Pulung menpertanyakan selebaran tolak politik uang yang sudah beredar dengan menggunakan logo KPU, Bawaslu, dan Pemkot Bandarlampung.

Komisioner KPU Fery Triatmojo dan Ketua Bawaslu Chandrawansyah mengaku selebaran tersebut bukan dibuat oleh mereka. Menurut mereka, pemasangan logo KPU dan Bawaslu  tidak minta izin dari dua lembaga itu.

“Brosur yang dibagikan ke masyarakat bukan dari KPU. Dalam sosialisasi tugas KPU hanya sebatas mengajak masyarakat untuk memilih, sedangkan sosialisasi dengan ancaman pidana itu bukan wilayah KPU,” kata Fery.

“Bawaslu tidak melarang elemen masyarakat untuk mensosialisasikan pemilu bersih tapi aturan yang disosialisasikan tersebut jangan dipelintir dan harus lengkap. Bukan hanya soal tolak politik uang tapi juga netralitas ASN,” ujar Chandrawansyah.

Kesimpulan dengar pendapat yang dibacakan Hanafi Pulung adalah :
1. Balon boleh melakukan sosialisasi sangsinya sosial
2. Yang membuat selebaran harus ada izin
3. Babinsa dan babinkamtibmas diminta siap di wilayahnya masing-masing.

Dalam dengar pendapat tersebut diundang pula para lurah, camat dan Kesbangpol, sayangnya semuanya tidak hadir. Hanafi Pulung mengaku kecewa atas ketidakhadiran mereka.

“Kami akan melaporkan ketidakhadiran mereka ke pimpinan, soal sikap kami nanti tergantung keputusan pimpinan,” jelas Hanafi Pulung.

Dandy Ibrahim