Tidak Khawatir Popularitsnya Turun, Jokowi tetap akan Naikkan Harga BBM

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo di forum APEC, Beijing. (dok Sekretariat Kabinet/IST)

BRISBANE, Teraslampung.com — Meski diyakini akan menimbulkan banyak penolakan, Pemerintah  tetap akan menaikkan harga BBM. Menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah kan  mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan produktif. Presiden Jokowi tidak khawatir kebijakannya itu  akan menurunkan popularitasnya.

“Saya tidak peduli. Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko,” kata Presiden Jokowi pada pertemuan dengan warga Indonesia di Australia, di Queensland University of Technology (QUT) Brisbane, Australia, Jumat (14/11) malam.

Jokowi meyakini, jika sampai popularitasnya turun akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, kondisi itu tidak akan berlangsung lama. Apalagi, jika masyarakat nanti sudah bisa menikmati manfaat pengalihan subsidi, misalnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, maupun Kartu Indonesia Sehat.

“Paling juga sebulan lah (popularitas saya turun),” katanya.

Seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, dalam pertemuan yang disiarkan live streaming via YouTube itu, Presiden Jokowi menegaskan pengalihan subsidi BBM sudah mendesak untuk dilakukan. Ia menyebutkan, subsidi BBM itu salah sasaran karena subsidi BBM lebih banyak dinikmati masyarakat mampu pemilik mobil.

Menurut Jokowi, subsidi akan dialihkan untuk kegiatan produktif. Menurut Jokowi, hal itu  tidak bisa ditunda-tunda lagi.  Jokowi memaparkan, dalam lima tahun terakhir, subsidi BBM sudah menyedot anggaran hingga Rp 714 triliun. Padahal, subsidi untuk kesehatan hanya Rp 220 triliun dan anggaran infrastruktur Rp 570 triliun.

“Subsidi energi tahun depan bakal menembus angka Rp 430 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM. Sementara  biaya pembangunan waduk yang hanya sebesar Rp 400 miliar. Dengan demikian, dana subsidi itu bisa digunakan untuk membangun 1.000 waduk. Bahkan juga bisa digunakan untuk membangun jaringan kereta api di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang hanya butuh sekitar Rp 360 triliun,” ujarnya.

Banyaknya unjuk rasa untuk menentang rencana kenaikan harga BBM, menurut Jokowi, hal itu  lebih disebabkan kurangnya pemahaman mereka akan manfaat rencana tersebut.

  • Bagikan