Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Tidak Kuorum, Rencana DPRD Lampura Bahas Hak Angket Batal

Tidak Kuorum, Rencana DPRD Lampura Bahas Hak Angket Batal

166
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Para tokoh adat Lampung Utara menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Lampung Utara terkait penolakan mereka terhadap calon Wakil Bupati Lampung Utara, Sri Widodo, Selasa (27/1).

KOTABUMI–Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lampung Utara (Lampura) terkait rencana pengguliran hak angket, Selasa (27/1) sekitar pukul 12:30 WIB, batal digelar lantaran tidak kuorum. Padahal, rapat Bamus ini sengaja digelar untuk menindaklanjuti aspirasi sejumlah tokoh adat Lampura beserta pendukungnya yang sengaja mendatangi kantor DPRD pada Selasa (27/1) pagi.

“Rapat Banmus terpaksa ditunda karena jumlah anggota yang hadir enggak kuorum (tidak memenuhi batas minimal anggota),” kata Wakil Ketua I DPRD, Amir Yusmeri usai pembatalan rapat itu di gedung DPRD, Selasa (27/1).

Rapat Bamus kali ini, menurut politisi asal Partai Gerindra tersebut, hanya dihadiri oleh 7 anggota Banmus berikut 3 unsur pimpinan DPRD. Untuk itu, pihaknya terpaksa kembali mengagendakan rapat Bamus itu pada Rabu (28/1) mendatang. “Kita agendakan lagi besok untuk rapat Banmus,” terang dia.

Menurut Amir, rapat Bamus ini merupakan pintu masuk menuju pengguliran wacana hak angket. Banmus, kata dia, akan menentukan berbagai tahapan atau mekanisme dalam hak angket di antaranya penetapan pelaksanaan hak angket, penyampaian pengusulan hak angket, penelaahan atau pengkajian wacana itu, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) hak angket.

“Dasar pengguliran hak angket ini adalah aspirasi masyarakat yang menuntut DPRD untuk menyelidiki berbagai persoalan,” paparnya.

Bilamana Pansus hak angket jadi dibentuk, masih menurut dia, maka tugas Pansus ialah melakukan penyelidikan atas berbagai aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat belakangan ini. Oleh karenanya, Pansus harus benar – benar mendalami materi yang dituntut oleh masyarakat tersebut. Setelah didapat kesimpulan, maka kesimpulan itu akan diparipurnakan dalam sidang paripurna.

“Pansus hak angket harus benar – benar mendalami materinya,” urai politisi besutan Prabowo ini.

Untuk kali ketiga, gelombang aksi unjuk rasa (Unras) menuntut Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mundur dari singgasananya terjadi di Lampura, Selasa (27/1) sekitar pukul 09:45 WIB.

Unjuk rasa kali ini digawangi oleh sejumlah tokoh adat dari lima marga beserta para pendukungnya. Kelima marga itu yakni marga Nunyai, Beliuk, Selagai, Kunang, Buway Perja Bunga Mayang, serta didukung oleh marga Batang Hari Sembilan.

Dengan menggunakan kendaraan truk dan mobil bak terbuka, dan motor, ratusan peserta Unras terus bernyanyi ‘Agung turun sekarang, adalah kewajiban. Yang ingin Agung turun tepuk tangan. Nyanyian tersebut membakar semangat peserta Unras yang langsung menyambutnya dengan riuh tepuk tangan. “Turun..turun,” teriak peserta Unras di atas kendaraan.

Puluhan kendaraan dari para peserta Unras sempat membuat macet ruas Jl.  Jenderal Sudirman, Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara, dan Jalan Lintas Tengah Sumatera, tempat gedung DPRD Lampura berada.

Dengan mengenakan atribut khas masyarakat Lampung, Para tokoh adat yang berasal dari lima marga di Lampura itu menyampaikan orasinya di depan pintu gerbang gedung wakil rakyat setempat. Kedatangan para tokoh adat ini disambut hangat oleh para wakil rakyat setempat di gedung DPRD.

Legislator yang hadir di antaranya Wakil Ketua I, Amir Yusmeri, Wakil Ketua II, M.Yusrizal, Wakil Ketua III, Arnol Alam, Ketua Komisi I Guntur Laksana, Ketua Komisi II Herwan Mega, Ketua Komisi IV Agustori, Wakil Ketua Komisi III Rico Picyono, Ketua Fraksi Demokrat Wansori, M. Yani, Joni Saputra, Helda Maria, Eliyani, Sandi Juwita, Madri Daud.

Berita Terkait: Tokoh Adat Lampung Utara Tolak Sri Widodo sebagai Calon Wakil Bupati
Berita Terkait: Giliran Para Tokoh Adat Desak Bupati Agung Mundur