Beranda Teras Berita Tidak Membentuk Kementerian Agraria, Dukungan Kaum Tani untuk Jokowi-JK Gagal

Tidak Membentuk Kementerian Agraria, Dukungan Kaum Tani untuk Jokowi-JK Gagal

157
BERBAGI

Ahmad Marhaen/Teraslampung.com


Jokowi dan JK bertemu pendukungnya di Menteng, Jakarta, sebelum hadir pada rekapitulasi suara hasil Pilpres di Kantor KPU, beberapa waktu lalu. (teraslampung,com/Ali Rahmat Bms)

PALEMBANG – Penggiat lingkungan hidup yang juga Ketua Seknas Tani Jokowi Sumatera Selatan, Anwar Sadat, menilai berbagai krisis di Indonesia yang berlangsung hingga hari ini, seperti kemiskinan, krisis pangan, rusaknya alam, semua bermula dari persoalan tanah. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi-JK perlu membentuk Kementerian Agraria.

Menurut Sadat, Kementerian Agraria ini yang akan menata ulang fungsi dan kepemilikan tanah di Indonesia. Sehingga ada keseimbangan fungsi tanah untuk pertanian, pemukiman, perkebunan, industri, fasilitas publik dan sumber oksigen. Keseimbangan antara kepemilikan tanah antara negara dan pelaku usaha, termasuk pula memperbesar akses masyarakat terhadap tanah.

“Tanah jangan diperlakukan seperti di masa feodal. Yang mana tanah dikuasai raja dan keluarganya. Termasuk pula saat dikuasai VOC sehingga bangsa Indonesia dijadikan pekerja paksa dalam mengelola tanah untuk menutupi kebangkrutan VOC, atau di masa penjajahan Jepang, yang mana rakyat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan perang,” kata Anwar Sadat, di Palembang, Kamis (14/8/2014).

Saat Republik Indonesia terbentuk, kata Anwar Sadat, Bung Karno betekad mengakhiri “exploitation de l’home par l”homme.” Lahirlah UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Tujuannya untuk membuat batas tegas terhadap penguasaan lahan perkebunan swasta asing dan mengakhiri feodalisme.

“Spirit tersebut yang juga untuk melahirkan Kementerian Agraria dalam pemerintahan Jokowi-JK,” kata Sadat, yang mampu menggerakan kaum tani di Sumsel sebanyak 1,2 juta buat mendukung Jokowi-JK.

Jika pemerintahan Jokowi-JK tidak membentuk Kementerian Agraria, kata Sadat, maka semua dukungan kaum tani terhadap keduanya gagal. “Dukungan itu diberikan agar persoalan tanah di Indonesia terselesaikan. Yang mana tanah sudah dikuasai para pelaku ekonomi, sehingga rakyat menjadi miskin,” ujarnya.

Siapa yang pantas menjadi Menteri Agraria? Sadat menyebut sejumlah nama seperti Idham Arsyad, Usep Setiawan, Noer Fauzi Rahman.

 “Mereka ini semuanya pantas menjadi menteri, yang saya yakin mampu menata persoalan tanah di Indonesia,” ujarnya.

Loading...