Tidak Menoleransi Begal, Tidak Menoleransi Pembakaran Polsek

  • Bagikan
Api membakar markas Polsek Candipuro, Lampung Selatan, Selasa tengah malam (18/5/2021).

Oyos Saroso H.N. 

Sudah lama begal sepeda motor menjadi ‘hantu’ paling menakutkan di Lampung. Menakutkan, karena para begal tidak segan menghabisi nyawa korbannya. Mirisnya, ada pula pembegal yang usianya masih sangat remaja.

Karena terlalu banyak kasus begal dan ada beberapa warga dari daerah tertentu di Lampung tertangkap saat menjalankan aksi pembegalan di luar daerah, nama Lampung pun sempat tercoreng karena dicap buruk sebagai asal begal. Cap ini bukan sembarangan. Ada beberapa kasus mahasiswa asal Lampung susah mencari tempat kost di kota lain hanya ia berasal dari Lampung. Itu karena “cap buruk” tadi.

Lantaran seolah menjadi pemandangan sehari-hari, begal pun seolah menjadi lumrah. Aksi kriminalitas ini nyaris tidak pernah disinggung dalam acara debat kandidat saat “musim pilkada”. Kalaupun dibahas, itu hanya menjadi diskusi sesaat, lalu hilang begitu saja.

Bisa diyakini, jumlah begal di Lampung tidaklah terlalu banyak. Setidaknya mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan warga yang mau bekerja keras dengan cara benar untuk mencari nafkah. Dan kalau polisi mau, mereka mudah dipetakan. Berbekal “peta” tersebut, berbagai cara bisa dilakukan untuk memberantas begal. Tidak harus didor. Tidak harus dicokok saat mereka tidak melakukan aksi. Tidak perlu pula diringkus ramai-ramai lalu diajak ‘selfie ria’. Mereka bisa diberantas jika polisi tidak bekerja sendirian. Dengan pendekatan kemanusiaan, Pemda tempat domisili para begal itu diajak berembuk. “Coloklah mata” petinggi Pemda itu, yang seolah tutup mata terhadap masalah sosial di kampung mereka sendiri.

Selama ini masalah begal seolah-olah hanya menjadi masalah polisi. Padahal, berapa sih jumlah personel polisi di tiap polsek? Tidak sampai ratusan, bahkan bisa dihitung dengan jari tangan. Dengan jumlah personel terbatas, musykil bisa memberantas begal di wilayah kecamatan secara tuntas. Namun, keterbatasan itu bisa diatasi jika masyarakat dan pemerintah daerah hingga level kecamatan dan desa dilibatkan. Intinya adalah dialog, komunikasi. Agar daya dorongnya kuat, komunikasi bisa dilakukan mulai pada level Kapolda – Gubernur, lalu turun ke level Bupati/Walikota – Kapolres, dan Kapolsek – Camat.

Di Lampung sebenarnya tidak kurang contoh bagaimana kamtibmas bisa diatasi dengan baik. Pada masa Polda Lampung dipimpin Brigjen Heru Winarko (2012-2015), misalnya, dikembangkan sistem kamtibmas yang disebut Forum Rembuk Pekon atau Rembuk Desa. Ini semacam musyawarah tingkat kampung untuk mengatasi kamtibmas. Kala itu sebenarnya tujuan awal dibentuknya Forum Rembuk Pekon adalah untuk mencegah terjadi konflik horizontal di Lampung.

Kesepakatan pembentukan Rembuk Pekon kala itu  dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Kepala Polda Lampung Brigadir Jendral (Pol) Heru Winarko, dan Komandan Korem Garuda Hitam Kolonel (Czi) Amalsyah Tarmizi, pada 15 Januari 2013di Balai Keratun Perkantoran Pemprov Lampung.

Dalam nota kesepahaman itu disepakati bahwa Forum Rembuk  Pekon atau Rembuk Desa  harus dioptimalkan untuk mencegah potensi konflik sekaligus mengatasinya. Forum rembuk pekon ini terdiri dari kepala pekon (desa) atau lurah, ketua adat, tokoh pemuda dan agama, badan pembinaan desa dari unsur TNI, serta badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari unsur Polri.

Meskipun Gubernur dan Kapolda sudah berganti, mestinya program ini masih terus berjalan. Ditambah dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Pekon atau Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, seharusnya masalah kamtibmas bisa diatasi. Setidaknya angka kejahatan bisa berkurang.

Pertanyaannya: dalam kasus pembakaran Polsek Candipuro, Lampung Selatan, pada Selasa tengah malam 18 Mei 2021 lalu, apakah jauh hari sebelumnya sudah ada dialog/musyawarah/rembukan soal maraknya begal di Candipuro yang melibatkan camat, kapolsek kades, tokoh masyarakat? Apakah pembakaran markas Polsek Candipura semata-mata hanya akumulasi kemarahan warga lantaran banyak kasus pembegalan (yang konon) kurang direspons Polsek? Pertanyaan kedua ini langsung dibantah Kabid Humas Polda Lampung dengan menunjukkan data bahwa Polsek Candipuro menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kasus pembegalan. Namun terhadap pertanyaan pertama kita boleh ragu mekanisme musyawarah atau setidaknya koordinasi telah dilakukan kades,camat, dan tokoh masyarakat dengan Kapolsek.

Jika koordinasi dengan Kapolsek dirasa kurang memuaskan karena responnya kurang positif, para kades dan camat bersama tokoh masyarakat bisa langsung lapor ke pejabat lebih tinggi. Bisa melalui bupati untuk lapor ke Kapolres atau bahkan Kapolda.  Biarlah Bupati dan Kapolres tahu bahwa masyarakat sudah resah karena maraknya begal. Jangan pula para pejabat daerah seolah tenang-tenang saja sementara masalah kamtibmas sudah lama membuat masyarakat takut.

Kita bisa bersepakat bahwa aksi pembegalan tidak bisa ditoleransi. Masalah kamtibmas harus diatasi secara serius dan sistematis. Sebaliknya, kita juga bisa bersepakat bahwa masyarakat juga memiliki andil dalam menjaga kamtibmas. Sebab itu, kita tidak bisa menoleransi pembakaran markas Polsek. Selain tidak menyelesaikan masalah pembegalan, pembakaran markas Polsek hanya menimbulkan masalah baru.

 

  • Bagikan