Beranda Hukum Tidak Pernah Digaji, Puluhan Tenaga Honorer DKP Lampung Mengadu ke LBH

Tidak Pernah Digaji, Puluhan Tenaga Honorer DKP Lampung Mengadu ke LBH

733
BERBAGI
Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan
Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan

TERASLAMPUNG.COM — Sedikitnya dua puluh orang Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BH Bandarlampung karena tidak pernah menerima honor/gaji sejak mereka bekerja.

“Kami menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur sejak bulan April 2019. Saya mulai bekerja bulan Mei 2019,” kata salah seorang PTHL yang enggan disebut namanya, Jumat siang 25 Oktober 2019 di Kantor LBH Bandarlampung.

Menurutnya, sejak mereka bekerja bulan Mei 2019 hingga kini belum pernah menerima honor selaku PTHL. Mereka sudah berupaya menanyakan haknya ke bagian umum hingga Pelaksana tugas (Plt) Kadis Makmur Hidayat.

“Kami pernah menanyakan hak kami ke Kabag Umum, jawabanya tidak ada anggaran di APBD dan nanti dianggarkan di APBD P kata Kabag Umum. Ternyata di APBD P juga tidak dianggarkan pak, kami makin ngenes,” jelasnya.

Untuk lebih meyakinkan, mereka para para PTHL memberanikan diri menemui Plt Kadis Kelautan dan Perikanan Makmur Hidayat. Jawaban dari Makmur juga tidak menggembirakan bahkan cenderung dia ingin para PTHL di dinasnya itu untuk berhenti.

“Kami mencoba menghadap pak Makmur, terus kata beliau sudah dianggarkan di APBD 2020 tapi ditolak oleh anggota dewan. Yang membuat kami kecewa lagi kepada Plt kadis itu dia pernah bilang, sudahlah kalian di rumah saja, kalian sujud-sujud sama saya percuma karena uangnya tidak ada,” ungkapnya.

Para PTHL menceritakan, selama mereka di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, mereka tetap bekerja dan diberdayakan tapi honor tidak pernah dibayar.

“Kami bekerja seperti biasa, kalo ada dinas luar kami juga ke luar kota kok,” tambahnya.

Menanggali persoalan para PTHL di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Direktur LBH Bandarlampung Chandra Muliawan mengatakan pihaknya akan melakukan somasi ke Gubernur Lampung.

“Kami akan somasi gubernur, agar gubernur paham bahwa surat keputusan itu bisa gugur asal ada tiga sarat. Pertama ada batas waktu, kedua dibuatkan surat keputusan pengguguran dan terakhir oleh pengadilan negeri,” tegas Chandra.

Dandy Ibrahim