Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Sejumlah warga Desa Tanjungraja, Tanjungraja, Lampung Utara mengeluhkan pemberian Bantuan Sosial Tunas (BST) di desanya. Alasannya, penyalurannya mereka nilai tidak tepat sasaran.
“Saya nilai penyaluran BST di Desa Tanjungraja tidak tepat sasaran karena ternyata ada warga yang ekonominya mapan yang mendapat BST,” kata sumber tepercaya yang mewanti – wanti identitasnya dirahasiakan, Senin (15/6/2020).
BST ini selayaknya diberikan kepada warga yang kurang mampu. Hal ini dikarenakan BST itu sangat diharapkan oleh mereka untuk mengurangi beban ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Sayangnya, kenyataannya banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.
“Jika diberikan kepada warga yang tidak mampu maka BST ini akan sangat bermanfaat bagi mereka,” jelasnya.
Keluhan sama juga diungkapkan oleh sumber tepercaya lainnya. Selain mempersoalkan banyaknya warga tidak mampu yang tidak memperoleh BST, ia juga mengungkapkan keheranannya mengapa penerima BST di desanya lebih banyak dari desa lainnya. Sementara di sisi lain terdapat desa yang hanya memperoleh satu orang penerima BST.
“Di Desa Sinarjaya cuma satu orang saja yang dapat, sedangkan di desa Tanjungraja cukup banyak yang menerima BST. Ini kan aneh,” kata dia.
Keduanya berharap pihak terkait dapat menindaklanjuti keluhan mereka. Semua ini semata – mata supaya pemberian BST dan sejenisnya dapat lebih efektif dan efisien di masa mendatang. “Ke depannya, kami berharap tidak lagi terjadi seperti hal ini,” harap mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Tanjungraja, Yunis Adhar menegaskan bahwa penyaluran BST di desanya telah sesuai aturan. Seluruh data penerima BST itu bukan ditentukan oleh pihak desa melainkan ditentukan oleh pemerintah pusat.
Data penerima BST terbagi dua, yakni data yang dikeluarkan pada tahun 2014 silam dan penambahan data penerima BST pada tahun 2020 ini. Untuk penerima BST berdasarkan data tahun 2014 berjumlah 45 orang, sedangkan penerima BST tambahan berdasarkan data terbaru berjumlah 150 orang.
Kendati demikian, ia tak menampik terdapat sejumlah warga yang ekonominya mapan mendapat bantuan tersebut. Mereka ini berasal dari data tahun 2014 silam. Bagi mereka yang mapan tapi turut mendapat bantuan, pihaknya membuatkan berita acara terkait hal ini.
“Kami buatkan berita acaranya, dokumentasinya ada semua. Surat pernyataan ada di berita acara,” terangnya.
Di lain sisi, Netti Hastuti, anggota DPRD Lampung Utara yang berasal dari Kecamatan Tanjungraja ketika dikonfirmasi seputar keluhan tersebut mengaku telah mendengar informasi itu. Saat ini, ia sedang mendalami informasi tersebut guna mengetahui sejauhmana kebenaran informasi ini.
“Saya sudah dengar informasi ini. Saya sedang mendalami informasi itu guna mengetahui kebenarannya,” kata dia.
