Teraslampung.com, Kotabumi–Pemkab Lampung Utara sepertinya sedang dalam krisis keuangan. Buktinya, tak hanya Alokasi Dana Desa yang macet pembayarannya, tapi juga Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP.
“Sudah tiga bulan ini, kami belum menerima TPP,” kata salah seorang pejabat Pemkab Lampung Utara yang meminta namanya tidak disebutkan, Kamis (5/12/2024).
Ia mengatakan, TPP ini sangat mereka harapkan untuk menopang kehidupan keluarga mereka sehari-harinya. Sebab, sudah menjadi rahasia umum jika kebanyakan di antara mereka tak lagi memiliki gaji.
“Kalau dibayarkan kan dapur kami bisa kembali ngebul. Tidak seperti saat ini ngos-ngosan,” tuturnya.
Keluhan sama juga disampaikan oleh pejabat lainnya. Menurutnya, banyak di antara rekan-rekannya hanya mengandalkan TPP untuk keberlangsungan hidup keluarganya masing-masing. Mulai dari dapur hingga biaya anak sekolah.
“Gaji sudah enggak ada, kebun tak punya. Jadi, hanya TPP itulah yang diharapkan untuk anak dan istri kami,” kata dia.
Keduanya sangat berharap, Penjabat Bupati Aswarodi mau memikirkan nasib TPP mereka tersebut. Sebab, jumlah pejabat di Lampung Utara ini sekitar 1.000 orang.
“Kalau memang tidak bisa semua dibayar, paling tidak dua bulanlah TPP itu dibayar agar kami tidak terus berhutang,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total pejabat Lampung Utara mencapai sekitat 1.000 orang. Tiap bulannya, total anggaram TPP yang dibayarkan oleh pemkab sebesar Rp6 miliar-Rp7 miliar. TPP yang belum dibayarkan adalah TPP bulan Oktober sampai dengan Desember.
Adapun soal ADD, pemkab juga masih memiliki tunggakan sebanyak lima bulan kepada pemerintahan desa. Untungnya, nasib baik masih berpihak kepada pemerintah desa. Sebab, setelah sempat mengancam demo dengan ribuan massa, pemkab akhirnya mau menyalurkan tunggakan itu. Meski begitu, tunggakan yang akan dibayarkan hanyalah dua bulan saja. Sisanya akan dibayarkan pada tahun depan.
