Beranda Hukum Tiga Kali Mangkir dari Panggilan Kejagung, Tauhidi Terancam Jadi Buron

Tiga Kali Mangkir dari Panggilan Kejagung, Tauhidi Terancam Jadi Buron

1199
BERBAGI
Tauhidi
Tauhidi

Zainal Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Tauhidi, terancam ditetapkan sebagai buron Kejaksaan Agung atau masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal itu karena mantan Kadis Dikbud yang sempat menjadi Penjabat Bupati Lampung Timur itu tiga kali tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) alias mangkir. Tauhidi dipanggil Kejagung terkait pelimpahan berkas perkara tahap dua  kasus proyek bantuan siswa miskin yang merugikan keuangan negara Rp9 miliar.

“Hari ini, Selasa (19/4/2016) kami menunggu pelimpahan berkas dan tersangka atas nama Tauhidi dan Hendrawan. Tapi yang ditahap dua tidak datang,” kata Kasi Penkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, Selasa (19/4).

Yadi mengatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung,menyatakan panggilan ketiga untuk Tauhidi yang dijadwalkan pada  Selasa (19/4) juga tidak ada tanggapan dari Tauhidi. Padahal, itulah kali ketiga pijak Kejagung mestinya  menerima pelimpahan tahap dua berkas kaus korupsi yang melibatkan Tauhidi.

Berdasarka  informasi yang dihimpun Teraslampung.com di kantor Kejati Lampung, Kejagung sudah tiga kali memanggil  Tauhidi memadipanggil untuk pelimpahan perkara tahap dua. Pertama, pada Jumat (8/4/2016). Namun, saat itu Tauhidi tidak memenuhi panggilan.

Kedua, pada Kamis, 14 April 2016 lalu. Tauhidi juga tidak hadir untuk memenuhi panggilan. Pada panggilan kedua tersebut, Tauhidi diminta hadir ke lantai tiga Gedung Bundar atau di Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta.

Ketiga, pada Selasa, 19 April 2016. Namun, Tauhidi kembali mangkir.

Menurutnya, pada prinsipnya begitu berkas dan tersangka sudah diserahkan oleh Kejagung, maka pihaknya akan segera diteruskan prosesnya. Tidak ada alasan lagi, pihaknya tidak melanjutkan kasus
tersebut.

Yadi mengutarakan, rencana pelimpahan tahap dua (berkas dan tersangka) dijadwalkan pada hari ini. Karena mengingat, tim dari Satgasus Kejagung datang ke Kejati Lampung. Namun, pelimpahan tersebut, terpaksa harus batal dilaksanakan lantaran tersangka Tauhidi tidak hadir pada penyerahan berkas tersebut.

Ketika disinggung alasan Tauhidi tidak hadir, Yadi mengaku tidak  mengetahui penyebab pastinya. Menurut Yadi, Kejagung telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada tersangka melalui Kejati Lampung.

“Ya kami sifatnya hanya meneruskan suratnya saja, tapi yang menjadwalkan itukan mereka (Kejagung) bukan kami,”terangnya.

Yadi menegaskan, pihaknya belum bisa berkomentar lebih jauh. Apakah Tauhidi dan Hendrawan akan langsung ditahan atau tidak. Mengingat kedua tersangka, yakni Edward Hakim (mantan Kasubag Perencanaan Disdik Lampung) dan Aria Sukma S Rizal (PNS Pemberdayaan Masyarakat Lampung), langsung dijebloskan ke penjenra usai pelimpahan tahap dua dari
Kejagung.

“Tersangka Edward dan Aria, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Sementara untuk tersangka Tauhidi dan Hendrawan, tinggal tunggu saja bagaimana pelimpahan tahap duanya. Apakah ditahan atau tidaknya lihat saja nanti,”ungkapnya.

Dalam kasus ini Kejagung memutuskan untuk tidak menahan seluruh tersangka yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp9 miliar. Langkah tersebut diambil karena Tauhidi Cs, dianggap tidak dapat mengulangi perbuatannya dan telah ada tersangka yang mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar.

Tersangka tersebut yakni, Hendrawan. Uang yang diserahkan merupakan fee untuk mengkoordinir sejumlah perusahaan dalam pengadaan perlengkapan sekolah untuk siswa kurang mampu. Namun ketika tersangka Edward dan Aria dilimpahkan ke Kejati Lampung, keduanya langsung
ditahan.

Tersangka Tauhidi diduga melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Hendrawan, Aria dan Edward dalam pengadaan 93 paket perlengkapan sekolah untuk SD/MI/SMP/MTs di Dinas Pendidikan Lampung tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp17,7 miliar.

Perbuatan Tauhidi terungkap, dalam persidangan dengan terdakwa Edward dan Aria. Dimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Rasyid dari Kejati Lampung, menyebutkan, bahwa dalam pengadaan tersebut berupa topi, baju, seragam pria/wanita, baju pramuka, dasi, ikat pinggang dan tas.

Tauhidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak melakukan penunjukkan yang memegang fungsi dan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, tugas PPK dirangkap oleh Tauhidi. Sehingga Tauhidi tidak menetapkan spesifikasi teknis barang untuk pekerjaan itu, melainkan hanya mempergunakan spesifikasi teknis barang pekerjaan sejenis tahun 2011. Padahal hal itu  tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga, Tauhidi tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ia mempergunakan HPS pekerjaan sejenis tahun 2011. Hal itu tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tauhidi juga diduga bermaksud mengendalikan proses pemilihan penyediaan barang dengan langsung menentukannya menggunakan metode pelelangan sederhana. Namun dalam pelaksanaannya, proses lelang tidak pernah dilakukan dan telah ditentukan yang telah dikerjakan terdakwa Aria Sukma.