Beranda Hukum Tiga Oknum Polisi Ditahan, Ini Kata LBH Bandarlampung Soal Kasus Peluru Nyasar

Tiga Oknum Polisi Ditahan, Ini Kata LBH Bandarlampung Soal Kasus Peluru Nyasar

2258
BERBAGI
Ilustrasi/Pixabay

TERASLAMPUNG.COM — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung meminta Polda Lampung menindak tegas oknum polisi dalam kasus peluru nyasar di kampus Universitas Bandarlampung (UBL), Sabtu lalu, 10 Agustus 2019.

“Aksi peluru nyasar akibat kesalahan dan kelalaian tiga oknum polisi bisa dipidana. LBH Bandarlampung menilai,  kelalaian oleh seorang oknum polisi tidak hanya dapat diproses melalui Etik, tetapi dapat dijatuhi pidana,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Mulyawan, Senin, 12 Agustus 2019.

Saat ini tiga oknum polisi yang terkait dengan kasus peluru nyasar yang melukai mahasiswa UBL itu — Aipda DI, Bripka Du, dan Brigadir PJ– ditahan di Polda Lampung. Kasusnya ditangani Propam Polda Lampung.

Menurut Chandra penegakan hukum yang dilakukan terhadap 3 oknum polisi tersebut harus transparan dan profesional karena akan berimplikasi pada kredibilitas penegak hukum di mata masyarakat.

“Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 28 Ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Penjatuhan sanksi Etik/Disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana maupun perdata. Lebih lanjut lagi kepolisian harus memastikan pengawasan dan evaluasi terhadap persenjataan baik perawatan dan pemberian serta penggunaan senjata kepada anggota. Sesuai dengan Perkap No. 8 tahun 2009 Tentang Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya.

Chandra memaparkan, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) , anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

“Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi,” kata dia.

Menurutnya pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.

“Oleh karena itu, oknum polisi yang dalam kelalainnya menyebabkan orang lain terluka tetap akan diproses hukum secara pidana, sesuai dengan Pasal 360 jo. 361 KUHP, walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Kepolisian harus memastikan evaluasi penggunaan persenjataan, baik perizinan, pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya,” katanya.

Proses hukum terhadap oknum polisi yang lalai, kata Candra, sesuai dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya.

Kasus peluru nyasar terjadi di halaman parkir kampus UBL di Jl. ZA Pagar Alam Bandarlampung, Sabtu lalu.

Peristiwa itu bermula saat dua polisi, Bripka Du dan Brigpol PJ (anggota Polres Lampung Selatan), berjanji bertemu di pelataran Kampus UBL. Keduanya janjian ketemu ingin mengembalikan senjata api milik Bripka Du.

Bripka Du sebelumnya meminta tolong kepada Brigadir PJ untuk memperbaiki senjata api miliknya. Namun, sebelum dikembalikan, ternyata tertinggal satu peluru di dalam senjata api tersebut.

Brigpol PJ mengokang senjata ingin memastikan apakah senjata ini macet atau tidak. Namun, saat pistol dikokang, keluarlah satu peluru dari senjata api tersebut dan meletus hingga menembus kaca mobil.

Peluru itu terus melaju kencang dan mengenai pinggang seorang mahasiswa. Saat ini korban peluru nyasar dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandarlampung.

Loading...