Tiga Triwulan, Pemprov Lampung Belum Setorkan Bagi Hasil Pajak Rokok ke Pemkot Bandarlampung

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung, M. Ramdhan
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung, M. Ramdhan
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Pemprov Lampung belum menyetorkan pajak rokok untuk triwulan empat tahun 2023 dan triwulan satu dan dua tahun 2024, atau sekitar 30an milyar ke Pemkot Bandarlampung.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkot Bandarlampung M Ramadhan menjelaskan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 seharusnya pajak rokok dari pusat sudah disalurkan ke kabupaten/kota.

“Dalam pasal 22 disebutkan: (1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok kabupaten/kota setelah Pajak Rokok diterima di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Provinsi. Nah, harusnya Pemprov Lampung jika mengacu aturan tersebut dana pajak rokok sudah disalurkan,” jelasnya di Kantor Pemkot Banarlampung, Rabu, 26 Juni 2024.

“Kami mendapat dana pajak rokok antara Rp9 sampai Rp11 miliar. Kalau dicairkan pajak rokok bisa Rp30an miliar,” tambahnya.

Kepala BKAD berharap Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin menaruh perhatian terhadap penyaluran dana pajak rokok tersebut karena dana dari pajak rokok tersebut sangat dibutuhkan.

“Harapan kami pak gubernur memberikan perhatian khusus dengan pajak rokok ini karena dana dari pusat dan harusnya sudah disalurkan ke kabupaten/kota,” harap Ramdhan.

“Selain itu, kami sedang butuh dana untuk pembayaran gaji ke tiga belas serta Tukin (tunjangan kinerja) pegawai,” pungkasnya.

Penyaluran pajak rokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Rokok. Dalam pasal 22 disebutkan: (1) Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil Pajak Rokok kabupaten/kota setelah Pajak Rokok diterima di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) provinsi.

(2) Penetapan jumlah bagi hasil Pajak Rokok kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyalurkan bagi hasil Pajak Rokok kepada kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Pajak Rokok di RKUD provinsi.

Dandy Ibrahim