Zainal Asikin | Teraslampung.com
LAMPUNG SELATAN — Sungguh malang nasib warga Dusun Bangunrejo, Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan bernama Karsini (72). Perempuan jompo ini selama dua tahun harus tinggal di kandang sapi milik tetangganya karena tidak punya rumah. Malangnya, meskipun miskin ia tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal, pemerintah selama ini ada aneka program bantuan untuk keluarga miskin.
Karsini atau akrab disapa Mbah Kar tinggal bersama anak angkatnya bernama Waras Utomo (38). Ia bernasib seperti Sukarta (53), warga Dusun Bunut Utara, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi yang tidak tersentuh bantuan pemerintah sekali pun baik sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung, maupun nontunai maupun bantuan lainnya.
Kandang sapi tempat tinggal Mbah Kar berukuran 4×6 meter dan berdinding anyaman bilah bambu (geribik) yang sudah lapuk. Mbah Kar tinggal satu atap dengan empat ekor sapi.
Kandang sapi itu hanya disekat dengan terpal plastik yang dijadikan tempat untuk tidur dan makan Mbah Kar.
Saat disambangi Teraslampung.com, Mbah Kar mengaku ia dan almarhum suami pertamanya berasal dari Desa Gendingan, Tulung Agung, Jawa Timur. Pergi merantau ke Lampung dan tinggal di daerah Palas pada tahun 1977 silam.
“Pertama datang ke Lampung, saya dan almarhum suami pertama saya tinggal di Palas. Saya dan suami tidak dikarunia anak, sementara Waras Utomo ini adalah anak yang saya ambil atau saya angkat sejak dia masih bayi merah,”kata Mbah Kar kepada teraslampung.com, Minggu (19/4/220) siang.
Pada 1994,Mbah Kar dan almarhum suami pindah dari Palas dan tinggal menetap di Desa Neglasari, Kecamatan Katibung dan tahun 2011 suami pertamanya meninggal dunia. Setelah dua tahun suami pertamanya meninggal, ia menikah lagi tapi perkawinan dengan suami keduanya ini hanya bertahan selama 6 tahun.
“Tahun 2018 saya pisah (cerai) sama suami kedua. Sejak pisah itulah saya tinggal sama anak angkat saya Waras. Selama dua tahun inilah, saya tinggal di kandang sapi satu atap sama empat ekor sapi milik orang lain yang digadu sama anak angkat saya yang hanya dapat upahan merawatnya saja,”ucapnya.
Mbah Kar mengaku, selama 26 tahun tinggal di Desa Neglasari hingga sekarang ini, ia belum pernah sekalipun mendapat bantuan pemerintah seperti PKH, bantuan langsung atau non tunai atau lainnya. Hanya BPJS PBI saja yang didapat. Itu pun belum genap setahun ini didapatnya. Bahkan namanya selalu terlewat, dan tidak terdaftar sebagai warga miskin yang laik menerima bantuan pemerintah.
“Puluhan tahun saya tinggal di Desa Neglasari ini, belum pernah saya dapat bantuan dari pemerintah. Kalau memang ada bantuan yang diberikan, apa saja mau dan saya terima,”ungkapnya.
Sementara untuk urusan isi perut, Mbah Kar mengaku sehari-harinya makan hanya mengandalkan dari hasil upahan anak angkatnya yang bekerja serabutan dan upahan merawat sapi milik orang lain. Bahkan tak jarang juga, ia kerap mendapat belas kasih dari tetangga sekelilingnya untuk makan.
“Makan saya sehari-hari, ya dari anak angkat saya yang kerja serabutan dan dapat upahan merawat sapi milik orang lain. Terkadang juga untuk makan, saya sering dikasih sama tetangga,”pungkasnya.
Kondisi memprihatinkan Mbah Kar ini, mendapat perhatian dari para tetangga sekitarnya. Namun para tetangganya tidak bisa berbuat banyak, mereka hanya bisa membantu sekedarnya saja. Seperti yang dikatakan salah seorang tetangganya bernama Erniyati (50), ia merasa prihatin melihat kondisi Mbah Kar yang merupakan seorang janda dan usianya sudah lanjut tinggal di kandang sapi.
“Prihatin dan mirislah lihat kehidupannya Mbah Kar ini, sudah tua tinggal di kandang sapi yang dijadikan tempat tinggal satu-satunya untuk berteduh selama ini,”ucapnya kepada teraslampung.com.
Menurutnya, selain Mbah Kar, di wilayah tempatnya tinggal ini, masih ada warga yang kondisi hidupnya dibawah garis kemiskinan yang juga tidak tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah.
“Banyak penerima program PKH di tempat kami tinggal ini kurang tepat sasaran, karena warga miskin yang semestinya layak dapat bantuan justru tidak dapat bantuan,”kata dia.
Sementara menurut keterangan salah seorang warga lainnya yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH di Desa Neglasari yang secara ekonominya tergolong mampu, justru menerima bantuan khusus warga miskin.
Tidak hanya itu saja, kata dia, pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah pusat ke desanya dirasa kurang transparan karena tidak ada pelebelan di rumah KPM sebagai penerima program PKH tersebut.
“Seharusnya kan ada tanda lebel di rumah KPM penerima program PKH, tapi kenyataannya tidak ada. Kalau pelebelan ini ada, masyarakat bisa menilai sendiri sudah tepat sasaran atau tidak bantuan PKH yang disalurkan itu,”ucapnya.
Hal senada dikatan juga oleh beberapa warga Dusun Bangunrejo lainnya kepada teraslampung.com. Menurut keterangan mereka, pelebelan rumah sebagai penerima bantuan program PKH memang tidak ada. Tapi hal itu juga bukan hanya saja di desa tempat tinggal mereka, melainkan di tetangga desanya di Kecamatan Katibung.
“Kami sebagai warga berharap, pemerintah lebih bijaksana lagi menyalurkan bantuan. Sehingga bantuan yang disalurkan, benar-benar diterima oleh orang yang tepat dan memang membutuhkan,”kata mereka.
