TKDN, antara “Slilit Regulasi” dan Banjir Produk Asing

  • Bagikan
Ilustrasi paket proyek/Ist via intennews

Oleh Ferdi Gunsan

Tidak semua orang tahu atau paham apa itu  Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN biasa digunakan sebagai syarat untuk mengikuti lelang yang digelar pemerintah dan BUMN.

Pada produk yang digunakan baik berupa barang atau jasa, untuk barang minimal kandungan TKDN-nya 25%. Artinya, misalkan Anda akan membuat konstruksi sipil cor-coran, maka komponen besi, seme, pasir, batu split, komponennya harus 25% produk dalam negeri. Ini salah satu contoh untuk barang.

Yang menarik di sini adalah, sertifikat TKDN dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk mendapatkannya gratis. Namun, prosesnya dikerjakan oleh dua perusahaan BUMN, yaitu Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Katanya ditunjuk oleh Menteri BUMN. Nah, karena yang perusahaan (PT) – meskipun milik pemerintah – apakah gratis? Tentu tidak. Sebab, dua PT itu jelas berorientasi profit.

Apakah hal itu berpengaruh bagi harga pokok (COGS) suatu produk? Tentu saja berpengaruh. Bahkan, menurut saya, ini yang mengakibatkan biaya tinggi produk Indonesia. Ditambah lagi saat ini produk jasa juga juga harus TKDN. Inilah yang juga membuat banyak orang, termasuk saya, agak bingung.

Contoh sederhananya begini: misalkan ada perakitan suatu produk. Selain barangnya TKDN, tentunya tetap menggunakan sumber daya manusia (SDM). Nah, ini juga dihitung ‘kandungan’ atau unsur lokalnya. Begitu juga dengan pekerjaan konstruksi, harus dijelaskan SDM-nya siapa, dari mana, dsb. Intinya adalah ruwet.

Regulasi TKDN tertuang dalam sejumlah pasal UU NO. 3 TAHUN 2014 Tentang Perindustrian berikut ini:

Bagian Keempat
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 85
Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pasal 86
1)Produk dalam negeri wajib digunakan oleh:
• K/L/Satker apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah dari DN atau LN;
• BUMN, BUMD, Swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pasal 87
1)Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri.
2)Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
3)Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri.
4)Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

Pasal 88
Pemerintah dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:
a)preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan
b)sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.

Sedangkan tentang penggunaan produk dalam negeri diatur dalam PP NO. 29 TAHUN2018.

Beberapa pasal PP tersebut menyebutkan:

Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri

Pasal54
Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk:
a) memberdayakan Industri dalam negeri;dan
b) memperkuat struktur Industri.

Pasal 55
Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri dari PemerintahPusat ,PemerintahDaerah, badanusaha, dan masyarakat.

Pasal56
Lingkup pengaturan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri meliputi:
a.kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri;
b.upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh badan usaha swasta dan masyarakat;
c.TKDN;
d.tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
e.pembinaan dan pengawasan ;dan
f.penghargaan atas penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 57
Produk dalam negeri wajib digunakan oleh:
1) lembaganegara, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian,Lembaga pemerintah lainnya,dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan B/Japa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman /hibah dari dalam negeri ataul uar negeri ; dan
2) BUMN ,badan hukum lainnya yang dimiliki negara, BUMD, dan badan usaha swasta dalam pengadaan B/J yang:
a) Pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD;
b) Pekerjaannya dilakukan melalui polakerjasama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha ; dan /atau
c) mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pasal58
1) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
2) Pengguna Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan.
3) Rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa meliputi spesifikasiteknis, jumlah, harga,dan pelaksanaan pengadaanBarang/Jasa.
4) Informasi dimaksud pad aayat(2) harus diumumkan melalui mediaelektronik, mediacetak, dan/atau melalui system informasi Industrinasional.

Pasal 61
1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empatpuluhpersen).
2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

Ada juga Peraturan Menteri BUMN Nomor 08/MBU/12/2019:

Pasal 9 (Preferensi Harga)
(1) Pengguna Barang dan Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% ( dua puluh lima persen).
(2) Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
(3) Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

Barang/ Jasa yang diwajibkan menggunakan TKDN ini adalah barang/jasa yang akan digunakan oleh Pemerintah dan BUMN. Pertanyaannya: bagaimana dengan produk UMKM yang hanya bisa digunakan dan atau dikonsumsi umum (manusianya), misalnya tas, sepatu apakah bisa diatur oknum pejabat, pengusaha, artis dan lain sebagainya mewajibkan kandungan TKDN?

Contoh: seseorang istri salah satu pejabat menggunakan tas merk terkenal dan mahal merek Hermes (full import), bisakah mendapatkan sanksi karena tidak menggunakan produk Indonesia? Akan menjadi makin ruwet mengatur regulasinya.

Jangan karena kita ingin mendapatkan pekerjaan (BUMN mencari income), tetapi membuat ruwet negara ini yang berakibat makin memberatkan para pengusaha karena ada tambahan pungutan lainnya. Produk usaha kecil maupun Indonesia jika diminta untuk bersaing dengan produk luar tentunya tidak mungkin. Apa lagi dari sisi harga. Sebab itu, alangkah baiknya jika pemerintah menginginkan rakyatnya menggunakan produk Indonesia maka tutup saja semua keran impor. Tentu ada pengecualian, yaitu barang yang tidak ada di Indonesia. Begitu juga dengan SDM.Tutup juga keran “impor” SDM asing agar SDM Indonesia bisa dipakai.

Masalahnya, dunia kini sudah masuk pasar bebas dan pasar elektronik. Apakah mungkin kita masih menggunakan cara -cara lama dengan alasan proteksi penggunaan produk dalam negeri? Tentu kita harus coba berpikir bagaimana produk Indonesia bisa bersaing dengan produk luar dari sisi kualitas dan harga.***

*Ketua DPDPerkumpulan Kontraktor Konstruksi Umum dan Ketenagalistrikan Indonesia (Pakklindo) Lampung

 

  • Bagikan