Feaby Handana | Teraslampung.com
Kotabumi–Siapa sosok yang paling layak untuk menempati posisi Wakil Bupati Lampung Utara mendatang menjadi topik hangat yang terus diperbincangkan oleh semua kalangan. Hubungan buruk yang sering terjadi antara kepala daerah dan wakilnya di daerah lain turut menjadi salah satu materi pembahasan.
Lampung Utara mempunyai ‘sejarah’ kelam mengenai hubungan mantan bupati dan wakilnya. Semasa kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan Wakil Bupati Sri Widodo, keduanya kerap terdengar tidak akur. Bahkan, keretakan keduanya mencapai puncaknya saat Sri Widodo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara.
Sri Widodo menggantikan sementara peranan Agung Ilmu Mangkunegara sebagai pimpinan daerah yang sedang cuti kampanye tahun 2018. Kala menjabat sebagai Plt Bupati, Sri Widodo melengserkan semua pejabat yang dikenal dekat dengan AIM. Kebijakan ini jugalah yang membuat Sri Widodo dicopot statusnya sebagai Plt Bupati sehari lebih cepat dari jadwal.
Pengalaman buruk yang pernah dialami Lampung Utara itu jugalah yang membuat tokoh masyarakat Kecamatan Tanjungraja, Lampung Utara, Ismet Al-Fasha tertarik untuk memberikan sedikit wejangan kepada Bupati Budi Utomo dalam ‘memilih’ calon pendampingnya.
Menurut penilaian Ismet, pengalaman buruk yang pernah dialami itu semestinya tidak perlu terjadi jika saja dalam penetapan calon pendampingnya didasari pelbagai pertimbangan matang. Pelbagai pertimbangan yang dimaksudnya di antaranya adalah apakah calon pendamping itu merupakan sosok yang benar – benar diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, apakah calon pendamping itu dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik .
Ketidakakuran antara kepala daerah dan wakilnya bukan hanya mengganggu roda pemerintahan, tapi juga memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Ketidakstabilan pemerintahan akan terus terjadi sepanjang konflik itu tidak mereda.
“Kedua poin itu yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemimpin saat ini,” tegasnya di kediamannya, Kamis (10/12/2020).
Sayangnya, kedua poin utama itu sepertinya tidak terpenuhi dalam pemilihan wakil bupati periode 2014-2019 silam. Akibatnya, konflik terbuka menjadi bagian dari salah satu sejarah kelam Lampung Utara.
”Sepanjang kedua poin utama itu tidak terpenuhi dan juga diperbolehkan aturan, mending beliau (Budi Utomo) lebih baik tidak usah punya wakil. Buat apa punya wakil kalau nanti enggak akur,” kata dia.
Posisi wakil bupati kini lowong pasca Budi Utomo diangkat menjadi Bupati Lampung Utara pada awal November lalu. Proses pemilihan wakil bupati diperkirakan akan dilakukan pada tahun 2021. Sebagai langkah awal, DPRD Lampung Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,5 Miliar pada tahun 2021.
