Beranda Ruwa Jurai Lampung Selatan Tolak Hadiri Rapat Dengar Pendapat, Samsat Kalianda Dinilai Lecehkan Dewan

Tolak Hadiri Rapat Dengar Pendapat, Samsat Kalianda Dinilai Lecehkan Dewan

128
BERBAGI

Iwan J Sastra/Teraslampung.com


Rapat dengar pendapat di ruang Komisi B DPRD Lampung Selatan, Senin (25/5).

KALIANDA – Komisi B DPRD Lampung Selatan merasa telah dilecehkan oleh pihak Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kalianda, Lampung Selatan. Saat diundang untuk menghadiri rapat dengar pendapat  di ruang Komisi B DPRD Lampung Selatan, terkait adanya keluhan masyarakat Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan yang dipersulit dalam hal pembayaran pajak kendaraan, Senin (25/5), pihak Samsat Lampung Selatan menolak untuk hadir.

“Kami selaku wakil rakyat (DPRD, red) merasa telah dilecehkan oleh pihak samsat yang menolak untuk hadiri dalam rapat dengar pendapat yang kami gelar hari ini. Padahal, ini menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat Lampung Selatan. Ini sudah jelas pihak Samsat Lampung Selatan telah melecehkan profesi dan kinerja kami selaku anggota DPRD,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Lampung Selatan Jasroni, dalam hearing di ruang Komisi B DPRD Lampung Selatan.

Jasroni menuturkan, pihak Samsat Kalianda semestinya datang memenuhi undangan dari Komisi B DPRD Lamsel. Sebab, hearing yang digelar terkait dengan masalah perpajakan yang memang tugasnya pihak Samsat Kalianda. “Jika kejadiannya seperti ini (acuhkan undangan rapat, red) semua persoalan tidak akan bisa diselesaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Lampung Selatan Sutan Agustrendy menegaskan, masalah ketidakhadiran pihak Samsat Kalianda untuk duduk bersama dalam rapat dengar pendapat dengan pihak Komisi B dan masyarakat yang merasa dipersulit dalam hal membayar pajak kendaraan di Kantor Samsat Kalianda, tentunya akan tetap ditindaklanjuti. 

“Kegiatan hearing yang kami gelar ini tidak main-main, tetapi jelas untuk menjalankan perintah pimpinan yakni Ketua DPRD Lampung Selatan, bahkan ada surat rekomendasinya untuk menggelar hearing. Kalau pihak Samsat Kalianda tidak mau hadiri, seharusnya ada konfirmasi dengan kami (Komisi B DPRD Lamsel, red), bukan melalui anggota dewan dari komisi lain,” sesalnya. 

Diketahui, digelarnya hearing antara Komisi B DPRD Lamsel dengan pihak Samsat Kalianda dan masyarakat Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, itu timbul setelah banyaknya masyarakat yang enggan membayar pajak kendaraan. Penyebabnya, disaat warga hendak membayar pajak kendaraan merasa dipersulit oleh pihak Samsat Kalianda. 

Namun, anehnya kesulitan warga tersebut bisa diselesaikan oleh petugas Samsat Kalianda dengan syarat-syarat tertentu misalnya, ketika wajib pajak tidak memiliki KTP saat hendak membayar pajak hal itu bisa diloloskan dengan membayar dana sebesar Rp200 ribu.

“Kami sebagai warga tentunya meminta kepada pihak Samsat Kalianda, untuk bisa menjelaskan kemana masuknya setoran pajak kendaraan tersebut. Lalu, apakah memang ada aturanya warga yang hendak bayar pajak kendaraan harus menyertakan surat kuasa jika pemilik kendaraan yang sekarang bukan nama pemilik pertama,” kata Sujaya, warga Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Lampung Selatan, usai mengikuti hearing di ruang Komisi B DPRD Lampung Selatan.

Loading...