TERASLAMPUNG.COM — Ratusann mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) mengadakan aksi unjuk rasa, Rabu (3/10/2018).Mereka menolak komersialisasi pendidikan menuntut diwujudkannya pendidikan ilmiah yang demokratis di kampus.
Mereka juga menyoroti masalah pemberlakuan cuti sepihak, persoalan dispensasi, fasilitas yang layak bagi office boy, statuta kampus, pengadaan kesekretariatan.
“Kami menolak pembungkaman ruang demokrasi serta intimidasi yang dilakukan pihak birokrasi kampus terhadap mahasiswa,” kata Dimas Pamungkas, koordinator aksi.
Dimas mengatakan Keluarga Besar Mahasiswa UBL sebenarnya telah melakukan itikad baik dengan memasukkan surat audiensi sebanyak tiga kali. Namun, surat itu tidak dihiraukan dan tidak ditanggapi oleh birokrasi kampus.
Menurut Dimas,aksi kali ini sebagai bentuk kebebasan berpendapat, berserikat, serta berkumpul atas situasi kampus yang semakin hari semakin merugikan mahasiswa.
Ketika ratusan Mahasiswa sudah memadati depan Gedung Rektorat Universitas Bandar Lampung lalu menyampaikan orasi, Rektor Universitas Bandar Lampung beserta jajarannya menemui pengunjuk rasa sekaligus memberikan penjelasan terkait tuntutan dari mahasiswa.
Aksi massa akhirnya selesai ketika Rektor Universitas Bandar Lampung menyanggupi segala tuntutan mahasiswa. Rektor UBL bahkan bersedia untuk menandatangani perjanjian antara Birokrasi kampus dengan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang kemudian diwakilkan oleh penanggung jawab yaitu Dimas Pamungkas.
Penandatangan itu sebagai bentuk perjanjian bahwa Rektor Universitas Bandar Lampung akan segera melaksanakan hasil tuntutan dari Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bandar Lampung.
Dimas Pamungkas mengatakan pihaknya akan terus melakukan kritikan atas persoalan di kampus.
“Hari ini mahasiswa masih saja dihadapkan dengan persoalan dispensasi dan cuti secara sepihak. Tentu hal itu menyingkirkan mahasiswa notabenenya orang tidak mampu. Kami minta ada transparansi anggaran, statuta kampus, serta menolak pembungkaman ruang demokrasi,” katanya.
