Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara TP4D Kejari Lampura Kurang Mendapat Respons dari Instansi Pemkab

TP4D Kejari Lampura Kurang Mendapat Respons dari Instansi Pemkab

149
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi –‎- Keberadaan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan Negeri Lampung Utara sepertinya kurang mendapat respons positif oleh seluruh instansi di lingkungan Pemkab Lampung Utara. Buktinya, sepanjang tahun 2016‎ lalu, tak ada satu pun instansi di lingkungan Pemkab yang meminta pendampingan kepada tim TP4D Kejari. Kalaupun ada, itu hanya datang dari pihak sekolah dan jumlahnya hanya satu unit.

‎”Tahun 2016, cuma ada satu (sekolah) yang melakukan kegiatan TP4D,”‎ kata Kepala Kejari Lampura, Yusna Aidia, usai menggelar sosialisasi tim TP4D di kantor Kejari, Kamis (2/2/2017).

Padahal, menurut Yusna, peranan TP4D itu sangat penting karena pembentukan tim TP4D ini merupakan instruksi serta program presiden. Tujuannya, agar penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal, pembangunan berjalan dengan baik, dan dapat meminimalisir terjadinya penyimpanan keuangan negara. Pentingnya peranan tim TP4D inilah yang mendasari pihaknya menggelar sosialisasi TP4D kepada berbagai instansi dan badan usaha.

“TP4D ini untuk memberikan pengetahuan dan solusi jika terdapat kendala bagi Pemkab dalam pelaksanaan kegiatan,” tuturnya.

Menyikapi ‎’dinginnya’ respon berbagai instansi di lingkungannya terhadap tim TP4D, Asisten I Sekretaris Kabupaten, Yuzar menyatakan akan mengeluarkan imbauan agar seluruh instansi dapat bekerja sama dengan tim TP4D karena banyak manfaat yang dapat dipetik melalui kerja sama itu. Kendati demikian, imbauan itu hanya bersifat instruksi tanpa penekanan khusus.

“Tidak ada penekanan khusus kepada satker, hanya sekedar instruksi saja,” kata dia.

Tim TP4D Kejari memiliki berbagai tugas pokok dan fungsi di antaranya mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan/preventif dan persuasif di daerah, memberikan pendampingan hukum dalam tiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir di daerah.