Beranda Pendidikan Transparansi Dana BOS Masih Jadi Hantu di Kota Bandarlampung

Transparansi Dana BOS Masih Jadi Hantu di Kota Bandarlampung

196
BERBAGI
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, Daniel Marsudi

TERASLAMPUNG.COM — Transparansi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih menjadi “momok” ata hantu yang seolah-olah menakutkan bagi sekolah-sekolah di Bandarlampung. Kondisi ini sudah terjadi sejak lama, sejak awal diluncurkan program BOS. Padahal, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meminta sekolah transparan dalam mengelola dana BOS.

“Transparansi tidak gampang, kalau kita paparkan secara detail yang kami takutkan ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. Mereka mengancam lewat surat mau demolah masa kami akan mempertanggungjawabkan dana BOS ke pihak-pihak yang seperti itu, kan tidak,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung Daniel Marsudi kepada teraslampung.com,  Selasa, 18 Februari 2020.

Dia mengaku sudah meminta sekolah-sekolah untuk transaparan dalam pengelolaan dana BOS serta dana-dana lainnya, bahkan menurutnya pihaknya selalu melakukan monitoring untuk itu.

“Kami dari dulu meminta sekolah-sekolah transparan dalam mengelola dana BOS serta dana-dana lainnya. Sekarang tinggal implementasinya. Kami setiap saat mengimbau sekolah untuk transparan. Setiap periode kami melakukan monitoring ke sekolah,” katanya.

Daniel Marsudi menilai jika ada sekolah yang belum transparan dalam mengelola dana BOS sesuai petunjuk tekhnis (juknis) buka berarti sekolah tersebut melakukan penyimpangan dananya tapi penyimpangan dalam melaksanakan aturan.

“Kalau sekolah tidak transparan dalam pengolaan dana BOS bisa jadi itu penyimpangan tapi penyimpangan dalam melaksanakan aturan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Kadis Pendidikan meminta kepada para guru agar tidak meminta tambahan uang yang diambil dari dana BOS jika tidak sesuai aturan.

“Masih ada guru yang minta uang tambahan misalnya mau keluar tapi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tapi minta ongkos. Kemudia guru buat soal dan memeriksa soal juga minta uang tambahan. Ini tidak boleh karena kami sudah jelaskan mana yang boleh dan tidak boleh digunakan dana BOS tersebut,” jelas Daniel.

Daniel Marsudi menyambut baik perubahan juknis BOS 2020 yang menetapkan 50 persen dana BOS bisa digunakan untuk honor guru honorer.

“Pemerintah dilematis sebelumnya kan hanya 15 persen dana BOS untuk honor sementara pemerintah tidak mengirim guru. Saya menyambut baik kebijakan menaikan honor guru honorer itu, saya juga sebelumnya pernah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengubah atauran yang 15 persen itu,” jelasnya.

Dandy Ibrahim

Loading...