Tugas Berat Sekretaris Baru DPRD Lampung Utara

  • Bagikan

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Terhitung sejak Rabu (20/7/2021), Ahmad Alamsyah resmi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Lampung Utara. Terhitung sejak hari ini pula, tugas berat telah menanti yang Ahmad Alamsyah. Tugas beratnya adalah membenahi ‘buruknya’ manajemen keuangan Sekretariat DPRD Lampung Utara pada masa mendatang.

Buruknya manajemen‎ keuangan ini terendus oleh publik tak lama setelah Pemkab Lampung Utara menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mereka tahun anggaran 2020 pada bulan Mei lalu.LHP BPK menyoroti adanya pengeluaran anggaran yang inprosedural di sejumlah perangkat daerah.

Miliaran rupiah uang rakyat itu nyaris ‘menguap’ begitu saja andainya petugas BPK tidak jeli dalam menjalankan tugasnya. Dari sejumlah perangkat daerah itu, Sekretariat DPRD Lampung Utara yang paling besar nilai temuannya. Besaran nilai temuan yang dianggap BPK tidak sesuai peruntukannya mencapai Rp2,3 Miliar.

Besarnya nilai temuan di Sekretariat DPRD ini‎ menandakan ada yang tidak ‘beres’ dalam pengelolaan keuangan di sana‎. Ketidakberesan ini disebut BPK karena lemahnya sistem pengendalian internal dalam sistem keuangan dan ketidakpatuhan terhadap perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan BPK ini seakan menyadarkan publik bahwa perwakilan mereka di gedung legislatif sepertinya tidak benar – benar serius menjalankan fungsi pengawasannya. Harusnya, temuan seperti ini ‘haram’ terjadi di sana.

Dikatakan ‘haram’ karena sejatinya temuan itu dapat dicegah sedini mungkin jika dan hanya jika para wakil mereka di sana menjalankan ‎fungsi pengawasannya dengan baik. Fungsi pengawasan yang melekat pada mereka itu diatur dalam pasal 365 (c) pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan setelahnya.‎ Terakhir, UU itu dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2014.

‎Untungnya, dalam perjalanannya, Sekretariat DPRD berhasil menyetorkan kembali Miliaran uang rakyat itu ke kas daerah. Pengembalian uang itu dilakukan di detik – detik terakhir sebelum batas waktu pengembalian dari BPK habis.

Kendati demikian, ‎publik yang terlanjur telah bangun dari tidurnya itu tentu tak ingin mendengar lagi kisah yang sama kembali terulang di masa mendatang. Harapan publik ini tidak boleh disepelekan oleh nakhoda Sekretariat DPRD yang baru.

Wajib baginya untuk memenuhi harapan rakyat tersebut. Terlebih, rakyat mengetahui jika nakhoda yang baru ini jebolan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Lampura pada Juni lalu.

Mereka yang ke luar sebagai ‘pemenang’ dalam Selter JPTP kali ini disebut – sebut orang – orang yang terbaik di posisinya masing – masing. Begitupun dengan A. Alamsyah yang kala itu berkompetisi dalam perebutan posisi Sekretaris DPRD Lampung Utara.

‎Apabila kondisi yang sama masih saja terulang atau bahkan lebih parah di masa mendatang, jangan salahkan publik ‎menganggap bahwa Selter JPTP tak ubahnya sebuah formalitas belaka. Formalitas yang harus dilalui oleh seorang calon mahkota sebelum menempati posisi yang dituju.

  • Bagikan