Beranda Hukum Tujuh KK Penghuni Rumah Dinas PT KAI Diultimatum a Segera Kosongkan Rumahnya

Tujuh KK Penghuni Rumah Dinas PT KAI Diultimatum a Segera Kosongkan Rumahnya

338
BERBAGI

Zaenal Asikin/Teraslampung.com

BANDAR LAMPUNG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung memprotes rencana PT KAI Sub Divre III.2 Tanjungkarang untuk mengosongkan tujuh rumah dan lahan di areal milik PT KAI.Pasalnya, rumah dan lahan tersebut saat ini masih dalam proses sengketa.

Sebelumnya, pada 15 Agustus 2014 lalu PT KAI Sub Divre III.2 Tanjungkarang mengirimkan surat pemberitahuan kepada tujuh penghuni rumah dinas PT KAI di
di Jalan Teuku Umar, Tanjung Karang Bandarlampung agar segera mengosongkan dan lahan yang ditempatinya. Dalam surat bernomor JB.312/VIII/7/SDR.III.2-2014, PT KAI sub divre III.2 Tanjungkarang meminta untuk segera melakukan pengosongan lahan dan rumah dalam waktu 5 hari setelah menerima surat tersebut.

Chandra Muliawan, pengacara dari LBH Bandarlampung, menjelaskan, hubungan hukum yang terbangun antara para klien dan pihak perusahaan adalah hubungan hukum perdata (sewa-menyewa).

“Sebelum adanya itikad baik dari pihak perusahaan untuk menyelesaikan dan mencari keadilan substantif bagi kedua belah pihak, dihimbau untuk tidak mengambil langkah-langkah yang dapat menggangu kepentingan hukum klien kami.Kami minta agar PT KAI tidak arogan. Harus dicari solusi yang terbaik untuk ini semua,” kata Chandra dalam rilisnya, Minggu (24/8).

Chandra mengungkapkan, bahwa kliennya tidak pernah mengklaim bahwa rumah dinas tersebut adalah milik mereka. Menurutya, sebagaimana warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, maka klien kami (LBH ) juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

“Dengan demikian, maka status rumah dinas itu dapat juga dialihkan menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 jo. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.204/UM.104/Phb-85,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa terdapat beberapa Peraturan Perundang-undang yang harus ditaati dalam Penggunaan, Pemeliharaan dan Pendataan Aset yang merupakan bagian dari Kekayaan Negara mengacu pada dalam PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara jo. PP No. 31 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/M/2007 dan No. 22/PRT/M/2008.

“Sebagaimana diketahui bahwa sebelum dikeluarkan Peraturan oleh Pihak Perusahaan mengenai tarif sewa yang menjadi tidak wajar dan tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Klien kami selalu melakukan Pembayaran Uang sewa kepada Pihak Perusahaan (Negara) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1994 jo. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1994, sambung Chandra, maka seharusnya Pihak Perusahaan melakukan Pembinaan Rumah Negara. Pembinaan tersebut termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan fisik bangunan. Pada kenyataannya, lanjut Chandra, Pihak Perusahaan tidak pernah melakukan hal tersebut dan seluruh biaya yang timbul dari pemeliharaan ditanggung oleh Para penghuni Rumah Dinas/Rumah Negara yang bersangkutan.

“Kami akan meminta perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum, agar tidak ada perbuatan yang merugikan dan mengintimidasi dalam bentuk apapun terhadap para pensiunan yang telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan PT KAI. Kami juga akan mendesak pihak BPK RI untuk segera mengaudit terhadap aset PT. KAI tanjung karang, khususnya rumah dinas yang peruntukannya sudah beralih, yakni yang ada di Jalan Teuku Umar Bandarlampung,” jelasnya.

Loading...