Tukar Baju

  • Bagikan
Pro. Dr. Sudjarwo/Foto: Istimewa

Oleh: Sudjarwo
Profesor Ilmu-Ilmu Sosial di FKIP Unila

Memabaca kata “tukar baju” yang ada dibenak kita sangat beragam. Salah satu di antaranya adalah ganti kostum para pemain sepak bola, selesai renang berganti pakaian, pemain sandiwara berganti kostum, atau bisa juga sepasang pengatin yang sedang berganti penganggon untuk tampil pada pelaminan. Namun, menjadi salah makna jika itu menjadi judul berita Kakak adik bertukar pakai baju bagus saat ada survai tidak mampu. Dan itu kejadian di Bandarlampung.

Sedih, mengharukan, sekaligus geram membaca; namun juga terimakasih kepada SMA Negeri 15 Bandarlampung dan jajaran Polsek Tanjung Senang yang sudah mengungkap “keganjilan sosial”; karena hari gini masih ada masyarakat perkotaan sekelas Bandarlampun memiliki warga yang hidupnya kecingkrangan. Ironisnya itu sudah berlangsung cukup lama dan tidak terditeksi oleh perangkat negara yang ada.

Meminjam pisau analisis Gunnar Myrdal yang menulis Piramida Kurban Manusia (1977), lapisan sosial itu terbentuk ada yang paling bawah dan itu adalah elemen penyanggah atas, tetapi memiliki sifat rapuh. Oleh sebab itu, penguatan sosial harus dilakukan agar penyanggah tadi tidak membuat runtuh bangunan atasnya; salah satu caranya adalah subsidi sosial. Bentuk subsidi ini tidak semata hanya berupa material, akan tetapi sebaiknya lebih pada ruang partisipatif, sehingga peran sosial akan meningkatkan keyakinan diri untuk merasa di orangkan.

Sejalan dengan pandangan itu adalah Prof. Parsudi Suparlan, seorang Guru Besar Antropologi Perkotaan yang mengatakan bahwa kemiskinan diperkotaan itu bisa berwujud dua. Pertama, berwujud kemiskinan struktural dan, kedua kemiskinan fungsional (1986). Namun, yang lebih parah menurut Prof. Nimpoeno adalah melekat dua duanya pada satu objek (1989). Ditambah lagi makin terperosok menurut Prof. Arief Budiman; argumen teoretis beliau yang luar biasa berkaitan dengan pembangunan dunia ketiga; mengatakan jika tingkat kepedulian Negara untuk hadir sebagai “juru selamat” tidak pernah sampai kepada mereka (1990).  Keterperosokkan ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat dalam memahami konsep ketidakberuntungan sosial.

BACA JUGA:   Motor Cina Becak Jakarta

Pertanyaan tersisa adalah instrumen negara yang bernama Dinas Sosial tampaknya masih sering terlambat hadir terhadap hal-hal yang seharusnya menjadi tugasnya. Peristiwa tukar baju seperti yang diberitakan beberapa waktu lalu oleh media masa seperti ini; mestinya ditindaklanjuti dengan membuka baju dinas dari Dinas Sosial untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan; agar tidak bertukar baju kembali jika harus menghadapi tamu.

Pemikiran membuka baju tersebut bukan dalam artian harfiah semata, akan tetapi lebih dari itu; yaitu tingkat kepekaan dan kepedulian sosial untuk urusan ini sangat diperlukan. Jangan menunggu segala sesuatu dipandang sebagai proyek, akan tetapi lebih pada projek, karena keduanya memiliki maknawi filosofi yang berbeda.

Belum lagi kita menyimak para penyandang tuna sosial lain yang sering di lampu merah dengan melabur badan dengan cat tertentu agar berwarna metalik. Ini juga tampaknya tidak ada program khusus agar negara hadir menyelamatkan mereka. Di depan mata kita semua melihat bagaimana eksplotasi dari oknum tertentu yang seolah mendapat perlindungan dari oknum lain yang lebih tinggi; dengan leluasa mereka mengekplotasi anak anak untuk menjadi pengemis dan peminta minta.

BACA JUGA:   Harga Kemakhlukan Kita

Sekarang di daerah daerah tertentu dan jam jam tertentu ada modifikasi lain; di antaranya menggunakan baju keagaamaan tertentu yang menampilkan simbolisasi pemberian sebagai sedekah adalah suatu keharusan. Manipulasi simbolisasi ini justru tidak disadari akan membangun stigma persepsi negatif terhadap atribut keagamaan tadi.

Dinas Sosial sebagai piranti negara sudah seharusnya menjadi regulator untuk menggandeng dinas atau badan lain dalam bekerja. Pendekatan sektoral dengan mendikotomikan antara kewenangan Provinsi dengan kewenangan Kabupaten/Kota, adalah pengingkaran akan eksistensi dari Dinas tersebut dalam mengemban misi kemanusiaan.

Meminjam dan memodifikasi istilah dari sohib Ichwanto M.Nuch, mari kita hidupkan kembali rasa Kesetiakawanan Sosial yang pernah ada di negeri ini. Semoga semua peristiwa sosial yang ada saat ini tidak membuat kita kebakaran jenggot dengan saling menudingkan jari telunjuk; tetapi mari kita istiqomah merapatkan barisan, menanggalkan segala perbedaan, untuk bersama bahu-membahu menyelamatkan negeri ini dari kehancuran.****

.com/t/e/teraslampung.com.1193498.js" async>
  • Bagikan