Beranda Hukum Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Dibayarkan, LBH Laporkan ke BPK

Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Dibayarkan, LBH Laporkan ke BPK

48
BERBAGI
Alian Setiadi (tengah) menjelaskan kasus yang dialami para guru terkait tunjangan dana sertifikasi, di Kantor LBH Bandarlampung, Minggu (17/7/2016).

TERASLAMPUNG.COM — Meskipun sudah ada rencana Pemkot Bandarlampung untuk membayarkan dana tunjangan sertifikasi guru, tetapi masalah belum tentu langsung selesai. Sebab, publik masih perlu penjelasan tentang dugaan pengalihan dana sertifikasi guru yang selama ini dilakukan Pemkot Bandarlampung sehingga hak para guru belum diberikan.

Terkait hal dana sertifikasi guru yang belum dibayar Pemkot Bandarlampung, LBH Bandarlampung pada Selasa (19/7) mengadukan kasusnya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung

Dalam laporannya, LBH Bandarlampung meminta BPK melakukan pengawasan secara intensif terhadap penyaluran dana sertifikasi ini khususnya di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Selain itu, kami meminta BPK melakukan audir terhadap keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai Dana Sertifikasi Guru. Juga memberikan laporan hasil Pemerikasaan/pengawasan kepada penegak hukum jika didapati penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan negara,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Alian Setiadi.

Alian mengatakan laporan pihaknya ke BPK didasarkan pada fakta dan data di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak guru yang belum mendapatkan hak-haknya sejak Januari hingga Juli 2016.

“Sebelumnya telah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), pada Januari lalu yang mengakui bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung terpaksa menggunakan dana tunjangan sertifikasi 4.771 guru sebagai biaya pembangunan,” kata Alian.