Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Tupoksi Dua Dinas di Pemkab Lampung Utara Berpeluang Tumpang Tindih

Tupoksi Dua Dinas di Pemkab Lampung Utara Berpeluang Tumpang Tindih

561
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Dua dinas di lingkungan Pemkab Lampung Utara berpotensi saling tumpang tindih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama mereka. Penyebabnya, belum ada aturan jelas yang mengatur tupoksi mereka. Kedua klembaga itu adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) dan  Dinas Pekerjaan Uum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ada potensi ke arah sana kalau tidak dilakukan pembenahan,” jelas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara, Hendri Us, Selasa (21/2/2020).

Sejauh ini belum ada aturan jelas yang membagi tupoksi DPKP dengan Dinas PUPR. Acap kali terjadi tumpang tindih kegiatan antarkeduanya.

“Selama ini kerap terjadi program DPKP ternyata ada juga di sana. Contohnya pembangunan sarana air bersih,” ‎katanya.

‎Menurut Hendri, hal ini ernah mereka sampaikan kepada pimpinan agar tumpah tindih tupoksi antara DPKP dan Dinas PUPR tidak terjadi pada masa mendatang. Apa lagi pemerintah pusat juga telah menyarankan seluruh kegiatan yang akan dilakukan harus jelas terlebih dulu siapa pengelola.

“Sesuai arahan pemerintah pusat, setiap kegiatan harus disebutkan dinas mana yang mengelolanya di masa mendatang,” katanya.

Jika memang aturan yang mengatur pembenahan tupoksi itu dilakukan, mereka cenderung setuju pihak DPKP mengelola kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. Wilayah perkotaan akan menjadi wewenang DPUPR untuk mengelolanya.

“Kalau bisa yang berbau pedesaan yang dilimpahkan ke DPKP,” ‎tuturnya.

DPKP sendiri adalah Dinas Tata Kota yang berubah nama sejak tahun Peraturan Daerah Tentang Organisasi Perangkat Daerah disahkan pada tahun 2016 ‎silam.‎ Perubahan nama OPD ini efektif berlaku pada tahun 2017 lalu.

Loading...