Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengakui jajarannya masih melakukan kajian seputar rencana peminjaman uang kepada Bank Jabar untuk menutupi kekurangan anggaran pada tahun 2017 mendatang.
Rencana peminjaman kepada Bank Jabar ini untuk menutupi ‘kekurangan’ anggaran sebesar Rp150 Miliar yang diperuntukkan bagi dana pendamping alokasi dana desa dan hibah KPUD pada tahun 2017 mendatang.
“Sampai saat ini, masih konsultasi. Pak Sekda masih konsultasi dan koordinasi (untuk) melihat bagaimana kemampuan keuangan kita saat ini,” kata Bupati usai paripurna di gedung DPRD, Jum’at (11/11/2016).
Lantaran masih dalam kajian, Agung belum dapat memastikan apakah rencana itu akan direalisasikan atau hanya sebatas wacana. Sementara, saat ditanya mengenai rencana pemangkasan anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi pilihan kedua saat pihaknya tak ingin berhutang kepada Bank Jabar, suami Endah Kartika Prajawati itu mengaku siap mengambil pilihan itu jika memang itu yang terbaik.
“Kalau ada memang seperti itu, apa boleh buat. Yang penting, yang namanya program prioritas harus terlaksana,” tegasnya.
Meski masih belum menentukan apakah akan memilih berhutang atau memangkas anggaran Dinas Pekerjaan Umum, namun bapak tiga anak itu memastikan jika memang harus berhutang maka hutang ini semata – mata hanya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk membayar gaji para PNS atau hal lainnya.
“Jadi kalau memang harus berhutang, hutang ini untuk pembangunan. Hutang ini untuk rakyat. Bukan untuk membayar gaji dan sebagainya. Tapi, hutang ini untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara!!” tandas ketua DPC Partai Nasdem Lampung Utara itu.
Sebelumnya, besarnya anggaran dana pendamping/Cost Sharing alokasi dana desa (ADD) dan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara yang harus disiapkan pada tahun 2017 mendatang membuat kalangan eksekutif dan legislatif pusing tujung keliling.
‘Kepusingan’ kedua lembaga ini dikarenakan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 diperkirakan tak akan mengalami penambahan anggaran dari pemerintah pusat. Sementara, besaran anggaran untuk kedua mata anggaran itu terbilang sangat besar mencapai sekitar Rp150 Miliar.
Ketua Panitia Kerja Badan Anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Lampung Utara tahun anggaran 2017, Rico Picyono mengatakan, untuk mengatasi ‘kekurangan’ anggaran untuk kedua kegiatan tersebut, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyiapkan dua pilihan ‘pahit’ yang harus ditempuh.
“Pertama, akan berutang kepada Bank Jabar atau memangkas anggaran Dinas Pekerjaan Umum,” terangnya.
