TVRI Daerah, Sekarang dan yang akan Datang

  • Bagikan
Pro. Dr. Sudjarwo/Foto: Istimewa

Oleh: Sudjarwo*

Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun  Lampung memperingati 30 tahun hari jadinya pada 12 Juni 2021; usia yang idak muda lagi itu meninggalkan tapak-tapak masa lalu yang beranekaragam, dari yang paling membanggakan sampai yang memilukan. Oleh karena kita ingin menggantung asa ke depan, maka kita hanya bicara sekarang dan yang akan datang. Namun bukan berarti menafikan pengalaman masa lalu, karena masa lalu adalah tapak sejarah yang memandu kita menatap masa depan yang lebih cerah.

TVRI Lampung semula memiliki lokasi siaran di Pahoman, kemudian pindah ke Way Hui. Sesekali stasiun  Pahoman difungsikan. Banyak sekali ukiran sejarah terutama berkaitan dengan desiminasi hasil pembangunan pada waktu itu, yang merupakan kekhasan corong pemerintah. Era microwive dan monopoli pemerintah membuat TVRI berjaya seolah tidak akan ada redupnya. Seiring dengan dilikuidasinya Departemen Penerangan pada Era Presiden Abdulrahman Wahid dan dibukanya pintu persaingan usaha bebas dengan swasta; maka lembaga ini menjadi lembaga pelayanan publik yang cantolannya masih terus mencari bentuk.

Telivisi stasiun daerah yang bertugas menjembatani daerah dan nasional, seolah dipaksa berlari terengah engah ditengah serba kekurangan dan keunggulan yang dimiliki. Kepiawaian kepala stasiun sebagai manager sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah; harus pandai bermain peran, karena berhadapan dengan indipendensi informasi/pemberitaan pada satu sisi, sementaea satu sisi dengan kebermitraan harus menjaga keberlangsungan, terutama berkaitan dengan bantuan fasilitas. Hubungan dekat-dekat jauh seperti ini tidak jarang memposisikan TVRI stasion daerah kepada posisi delematis menjadi hubungan ngeri ngeri sedap.

Harmonisasi hubungan dengan pemerintah daerah pada satu sisi, masyarakat luas sebagai penikmat siaran di sisi lain, menjadikan posisi televisi republic Indonesia yang ada di daerah harus mampu menjaga keseimbangan yang terkadang tidak mudah. Hal seperti ini adalah wajar; oleh karena itu pimpinan Station Televisi Republik Indonesia di daerah harus menjadi katalisator, sekaligus dinamisator bagi keberlangsungan institusi.

Kemampuan untuk menemukenali persoalan kemudian mencari solusi dengan baik adalah tuntutan wajar yang harus melekat pada personal pimpinan. Sebagai contoh kasus pada masa pandemic seperti ini masyarakat tidak hanya butuh informasi actual semata, tetapi juga solusi yang bersifat solutif; sehingga masyarakat merasakan kehadiran dari Televisi milik Negara ini. Sementara Negara membebankan kepada lembaga untuk dapat mengumpulkan rupiah demi rupiah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak guna keberlangsungan hidup.

Televisi plat merah ini dituntut memiliki kekhasan yang hanya dimiliki olehnya secara kelembagaan, dan tidak dimiliki oleh televisi lain. Oleh karena itu penjabaran visi dan misi milik nasional harus diturunkan dan disinkronkan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah dimana pertelevisian itu berada. Sehingga sasaran tembak serta kemasan yang disiapkan selalu sejalan dan saling menunjang, bahkan saling mengevaluasi dalam menyuguhkan penyajian berupa acara kepada para penikmat televisi.

Pada tulisan ini sengaja menggunakan diksi penikmat bukan pemirsa; karena keduanya berbeda maqom. Pemirsa hanya bersifat kulit luar, ada acara atau tidak, mereka tidak ambil pusing. Sementara penikmat, dia akan mencari bahkan bertanya mengapa suatu acara kesukaannya tidak tampil. Oleh karena itu penikmat memposisikan televisi sebagai candu rohani yang harus dinikmati. Tugas mencandukan acara inilah peran strategis dari devisi yang membidangi harus putar otak dan adu strategi untuk memposisikan diri pada posisi ini.

Persaingan terbuka dengan pesaing lain yang bersifat instan harus disikapi secara dewasa dan strategis. Mengeluh bukan jawaban untuk halang rintang, tetapi kolaborasi dan strategi kerjasama saling menguntungkan, adalah jawaban yang bisa diajukan. Oleh sebab itu, suka tidak suka, mau tidak mau; memposisikan Televisi Republik Indonesia sebagai juru warta pemerintah, terlepas itu daerah atau pusat, adalah kewajiban melekat yang seharusnya dijadikan peluang aktif produktif bagi insan TV. Hanya saja, juru warta seperti apa yang harus diperankan, itu yang harus diredefenisi kembali; agar tidak terkesan sebagai corong propaganda, tetapi sebagai sumber informasi yang terpercaya dan kredibel.

Melakukan pertemuan secara berkala dengan para insan pers dari berbagai segmen untuk dimintai sumbangsaran, sekaligus kritik membangun sebagai upaya melakukan pemeliharaan dan penerushidupkan ide ide kreatif, adalah sangat diperlukan. Sebagai contoh revolusi pembelajaran yang sedang berlangsung di seluruh belahan dunia akibat Covid-19, termasuk tentunya di Lampung; memunculkan orang orang kreatif; dan ini tentu menjadi medan buruan bagi insan pers. Untuk itu, televisi harus ikut menjadi pemburu untuk mempublis kepada umum; dan oleh karenanya perlu kerjasama dengan sesama insan pers adalah pilihan yang tidak bisa dihindari.

Revolusi teknologi pemberitaan yang sedang berlangsung sekarang ini, dimana setiap orang bisa memviralkan suatu peristiwa ditengah masyarakat; seharusnya menjadikan wadyabala televisi berfikir cerdas. Momen-momen pendek bisa dilakukan perindividual, tetapi moment menengah, apalagi panjang dalam pengertiaan durasi, tetap areal menantang yang memerlukan kecerdasan dalam menggarapnya.

Satu contoh kecil salah seorang dosen universitas negeri terkenal di Sumatera Selatan justru “terjual” oleh televisi swasta karena hasil pengabdian masyarakatnya tentang kopi di suatu daerah sentra penghasil kopi. Kejelian membidik seperti ini harus diakui swasta lebih maju selangkah. Oleh karena itu, upaya eksplorasi pemberitaan sekaligus menghasilkan PNBP bagi Negara sudah sepantasnya dilakoni secara cerdas oleh para wadyabala pertelevisian milik negara saat ini.

Selamat Ulang Tahun TVRI. Semoga usia yang semakin menua tidak menyurutkan semangat mengabdi bagi negeri. Generasi boleh berganti tetapi misi harus selalu seksi untuk dinikmati penerus negeri.***

*Prof. Dr. Sudjarwo, Guru Besar FKIP Universitas Lampung

 

  • Bagikan