Uang Gede Proyek Pengadaan Bilik Disinfektan Pemkab Lampung Utara

  • Bagikan
Ilustrasi uang/Ist

Feaby Handana

‎Selama satu tahun belakangan ini, masyarakat dunia termasuk Indonesia terpaksa hidup berdampingan dengan Covid-19. Selama satu tahun ini pula, seluruh sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terpuruk akibat pandemi SARS-CoV-2.

Pendapatan masyarakat menurun drastis atau kalau boleh dikatakan sangat susah sekali dalam mencari uang akibat terpaan virus Corona 2019 yang hingga kini belum menunjukkan tanda akan berakhir. Akibatnya, mereka sangat kesulitan untuk menafkahi keluarganya masing – masing.

Kesulitan warga itu direspons dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Mereka segera meluncurkan program – program untuk meringankan beban dan menyelamatkan warganya dalam pandemi Covid-19. Program – program itu berupa pembagian sembako dan bantuan uang tunai, serta program lainnya.

Selain untuk meringankan beban warga, kebijakan ‎mereka juga ditujukan supaya roda perekonomian tetap berputar meski harus tertatih. Sayangnya, musibah ini ternyata dianggap sebagai sebuah kesempatan yang sangat sayang untuk dilewatkan. Itu dikarenakan perputaran uang dalam penanganan Covid-19 dapat mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah.

Dalam hal pengalokasian anggaran penanganan Covid-19, Pemkab Lampung Utara juga tidak mau ketinggalan. Mereka mengalokasikan anggaran sebesar ‎Rp68,6 miliar. Dalam perjalanannya, dana yang terserap hanya Rp44,1 miliar. Bidang kesehatan menjadi bidang yang paling banyak menyedot anggaran. Total anggaran yang terserap untuk bidang itu berjumlah Rp32,9 miliar.

Puluhan miliar uang rakyat yang terserap pada bidang kesehatan itu salah satunya dihabiskan untuk ‘membeli’ 53 bilik disinfektan. Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan bilik itu mencapai Rp1.023.550.000.

Awalnya, pengadaan 53 bilik disinfektan tersebut berjalan mulus. Nyaris tak terdengar nada – nada sumbang seputar pengadaan itu. Pihak rekanan pun yang menjadi penyedia bilik itu telah ‘menikmati’ hasil jerih payahnya setelah menunaikan kewajibanya.

Keadaan menjadi berubah 180 derajat saat pihak Badan Pemeriksaa Keuangan perwakilan Lampung melakukan audit anggaran penanganan Covid-19 Lampung Utara. Lembaga yang sangat kredibel dalam urusan hitung – menghitung uang itu menemukan adanya potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu.

Potensi besaran ketidakwajaran harga itu tak tanggung – tanggung karena besarannya mencapai lima kali lipat dari harga yang seharusnya. Dalam perhitungannya, BPK menggunakan metode survei dan metode perbandingan kontrak sejenis. Bayangkan, di daerah lain, semisal di Lampung Selatan, bilik disinfektan bisa dibuat warga secara swadaya dan swadana dengan biaya sangat murah. Namun, di Lampung Utara bilik disinfektan menjadi proyek dengan nilai per biliknya yang sungguh aduhai.

Hasil metode survei, BPK berkesimpulan harga tiap biliknya hanya Rp3,1 juta. Begitupun dengan metode perbandingan kontrak, mereka menemukan harga tiap biliknya hanya Rp4,2 juta. Sementara, pihak rekanan mematok Rp17,5 untuk tiap biliknya.

Melalui perhitungan kedua metode itu didapati selisih harga antara Rp688.880.750,00 ‎-Rp760.911.460,00.‎ Potensi ketidakwajaran harga itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember.

Jika memang temuan ketidakwajaran harga ini terbukti dan memang sengaja dilakukan maka hal itu menjadi bukti nyata bahwa mental korup itu masih mengakar di sebagian orang yang terlibat dalam permainan proyek. Ini menjadi ironi karena dilakukan di saat negara dan sebagian besar warga sedang susah karena terdampak pandemi Covid-19.

Untuk sanksi hukum, mungkin sementara ini mereka belum mendapatkannya karena masih butuh proses panjang. Tapi, untuk sanksi sosial, publik sudah mulai bereaksi meski ketidakwajaran harga itu masih belum terbukti benar.

Opini – opini liar yang cenderung menghakimi mulai tak dapat terhindarkan. Opini liar publik tentu tidak dapat diredam begitu saja sepanjang belum ada bantahan konkret terkait hal itu. Mereka akan terus bereaksi. Efeknya, oknum yang terlibat didalamnya akan merasa tertekan secara psikologis meski belum tentu mereka salah.

Reaksi – reaksi publik atas persoalan ini tak boleh dipandang sebelah mata oleh Bupati Budi Utomo dan aparat penegak hukum. Salah sedikit saja dalam penanganan persoalan ini maka publik tak akan sungkan menghakimi keduanya. Sorotan publik akan selalu tertuju pada mereka sepanjang persoalan ini belum terang – benderang.‎

Loading...
  • Bagikan